Pemko BATAM BP BATAM

DPRD Lebong Hearing Dengan Dinas PMD Bahas Pilkades Serentak

Komisi I DPRD Kabupaten Lebong saat menggelar Hearing dengan Dinas DPMD dan APDESI Lebong.

Lebong – Komisi I DPRD Kabupaten Lebong menggelar Hearing dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lebong.

Hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Wilyan Bachtiar dan juga dihadiri Inspektorat, Bagian Hukum dan Bapeda ini dilaksanakan di Aula DPRD Kabupaten Lebong, Senin (1/8/22).

Ketua Komisi I DPRD Lebong, Wilyan Bachtiar

Rapat dengar pendapat ini membahas tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Lebong yang rencananya akan dilakukan secara serentak di 65 Desa.

Baca Juga :  Pulang Mancing, Seorang ASN Pergoki Istri Bersama Pria Lain

Namun beredar kabar Pilkades terancam batal karena belum rampungnya tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pilkades termasuk masalah anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lebong, Wilyan Bachtiar menyampaikan bahwa DPRD siap mendukung pelaksanaan Pilkades serentak.

“DPRD Kabupaten Lebong mendukung pelaksanaan Pilkades di 65 desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD, baik itu pengawasan, regulasi maupun masalah anggarannya,” ujar Wilyan.

Baca Juga :  Polemik Perangkat Desa Terima BPNT Dinsos MM Akui Data Rancu

Untuk itu, lanjut Wilyan, DPRD meminta kepada Pemda Lebong untuk segera menyiapkan payung hukum agar Pilkades bisa terlaksana.

“Kami minta Pemerintah Kabupaten Lebong segera menyiapkan payung hukumnya, selambat-lambatnya pada bulan September sehingga pada bulan Desember 2022 nanti Pilkades sudah bisa dilaksanakan,” tandas Wilyan.

Sementara itu, Reko Haryanto selaku Kepala Dinas DPMD Kabupaten Lebong mengatakan, terkait rencana Pilkades serentak di 65 desa pihaknya belum bisa berbuat banyak.

Baca Juga :  Waka I DPRD BS Juli Hartono SE Hadiri Launching Kios Sekundang

“Karena belum ada regulasi yang jelas terkait pillades di tahun 2022 ini dan DPA di DPMD tidak ada anggaran untuk Pilkades,” ungkap Reko.

Namun Reko akan terus berkoordinasi dengan semua pihak agar Pilkades ini nantinya bisa dilaksanakan, baik itu payung hukum dan anggarannya.

“Salah satunya kami hearing dengan Komisi I DPRD ini,” pungkas Reko. (red/ficky)