Skandal korupsi tambang batubara yang kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah menyedot perhatian publik. Nilai kerugian negara mencapai Rp 500 miliar, sebuah angka fantastis untuk ukuran daerah.
Tapi yang lebih mencemaskan adalah kasus ini baru menyentuh permukaan.
Sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari jajaran direksi, komisaris, pejabat teknis, hingga satu nama besar eks pejabat di Kementerian ESDM.
Namun publik paham, bahwa dalam skema manipulasi sebesar ini, hampir mustahil jika hanya segelintir orang yang bermain.
Apalagi praktik dugaan korupsi ini hanya mencakup periode 2022–2023. Artinya, masih banyak ruang gelap yang belum tersentuh.
Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Bagaimana dengan perusahaan tambang lainnya yang beroperasi di Bengkulu? Apakah mereka bebas dari praktik serupa?
Lebih jauh, belum ada satu pun pejabat daerah yang ikut terseret. Padahal, pengawasan pertambangan, terutama menyangkut perizinan, distribusi, dan ekspor, juga berada dalam kewenangan daerah.
Termasuk dinas teknis seperti ESDM, lingkungan hidup, dan perhubungan.
Lalu bagaimana dengan dunia perkebunan, yang juga punya sejarah panjang dalam konflik agraria dan potensi penyimpangan izin?
Jika pendekatan hukum benar-benar dijalankan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih, seharusnya sektor ini pun mulai diaudit.
Korupsi Terstruktur, Sistemik, dan Masif?
Modus-modus yang terungkap menunjukkan pola korupsi yang canggih dan terorganisir. Ada peminjaman izin usaha tambang, penggunaan stockpile fiktif, hingga manipulasi jalur ekspor demi mengejar keuntungan besar.
Semua dilakukan dengan menyiasati celah regulasi. Praktik seperti ini tidak bisa berjalan mulus tanpa dukungan jaringan kuasa.
Apakah ada pejabat yang tutup mata? Apakah ada elite lokal yang memfasilitasi? Atau mungkin, ada kesepakatan diam yang melindungi jalannya permainan ini selama bertahun-tahun?
Itulah mengapa publik bertanya:
Apakah penanganan kasus ini akan berani menembus pagar kekuasaan?
Saatnya Menarik Garis Tegas
Kejati Bengkulu kini menghadapi ujian integritas. Apakah mereka mampu menunjukkan bahwa hukum benar-benar berdiri tegak tanpa pandang bulu?
Ataukah perkara ini akan kembali menjadi drama klasik saja, operator dijerat, aktor utama dilindungi?
Penyidikan harus diperluas. Audit menyeluruh perlu dilakukan, bukan hanya pada perusahaan tambang yang kini terjerat, tapi juga terhadap seluruh aktivitas pertambangan aktif di Bengkulu.
Begitu pula sektor perkebunan dan kehutanan, yang selama ini kerap menjadi ladang basah korupsi berjamaah.
Kalau hukum memang hendak ditegakkan, maka tidak boleh berhenti pada aktor lapangan. Semua yang terlibat baik di ruang rapat direksi, kantor dinas, hingga meja kekuasaan harus dimintai pertanggungjawaban.
Bukan Soal Penjara, Tapi Soal Rasa Percaya
Skandal ini lebih dari sekadar perkara kriminal. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap negara, terhadap hukum, terhadap janji-janji bersih yang selama ini dikumandangkan.
Bila perkara ini bisa menumbangkan mereka yang selama ini merasa kebal hukum, maka Bengkulu akan mencetak sejarah.
Tapi jika tidak, maka publik kembali disuguhi realita pahit bahwa hukum masih bisa dibeli, dan kekuasaan masih bisa berlindung di balik jabatan.
Redaksi
Tag:
Dapatkan berita pilihan kami langsung di handphone-mu! Follow akun sosial media Satujuang.com di:
👉 WhatsApp Channel:
https://whatsapp.com/channel/0029VavO9DU0lwgyedNGq30R
👉 Facebook:
facebook.com/RedaksiSatuJuang
👉 TikTok:
@satujuang.vt
