Aneh, Izin Lokasi PT DDP Terbit 2019 Tapi Beroperasi Sejak 2007

Peta Lokasi Kerja PT DDP di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

Mukomuko – Maraknya berita tentang HGU PT Daria Dharma Pratama (DDP) yang mejadi polemik, membuat Asmawi warga Desa Dusun Pulau, Kecamatan Air Rami, Mukomuko, merasa harus menjelaskan.

Kepada awak media Asmawi mengungkapkan, bahwa dirinya bersama warga lain bukan mempermasalahkan ganti rugi atau jual beli, namun mempertanyakan keabsahan legalitas PT DDP ARE.

“Kami itu mempertanyakan HGU PT DDP ARE itu ada atau tidak. Kalau ada, tolong pasang di papan informasinya,” jelas Asmawi.

“Jadi jangan salah, kami bukan menanyakan lahan itu sudah diganti rugi atau belum,’’ lanjut  Asmawi, Kamis (10/2/22) malam.

Asmawi menduga bahwa lahan yang diklaim tersebut berada di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami.

“Sebagian lahan yang di klaim bapak Sapuansyah itu dulunya lahan hulayat desa kami, namun sejak transmigrasi masuk, saya menduga itu masuk dalam HPL transmigrasi Desa Bukit Harapan,” jelas Asmawi.

Baca Juga :  Kabar Gembira Dari Wawali Dedy Wahyudi Untuk ASN di Kelurahan, TPP Akan Dinaikan

“Kok bisa PT DDP mencaplok lahan HPL? Apa sudah ada rekomendasi dari Kementerian Transmigrasi terkait pelepasan lahan HPL itu?” tanya Asmawi.

“Karena menurut informasi, diatas lahan tersebut ada sertifikat aktif yang dibayar oleh warga,” ungkap Asmawi.

Asmawi menuturkan, PT DDP ARE sudah melakukan penanaman sawit pada tahun 2007 dan 2013 diatas lahan Eks Divisi Sepuluh (X.10) itu.

“Merujuk  Peta Lokasi Kerja PT DDP ARE, mereka mengakui lahan tersebut masih dalam izin lokasi,” lanjut Asmawi.

Sebagai masyarakat yang berdampingan langsung dengan PT DDP ARE, Asmawi sangat mengetahui, bahwa lahan tersebut sudah ditanami oleh PT DDP ARE sejak tahun 2007 hingga tahun 2013.

“Pak Sapuansyah coba lihat dan baca peta yang ditulis oleh PT DDP, bahwa lahan yang diwarnai merah itu adalah izin lokasi, tetapi dijelaskan dalam rekap legalitas, bahwa izin lokasi itu baru terbit tahun 2019,’’ tutur Asmawi

Baca Juga :  Deru Mesin Molen Iringi Semangat Kerja

Disisi lain, Asmawi menegaskan, agar perusahaan yang melakuan kegiatan usaha di Kabupaten Mukomuko, khususnya di wilayah Desa Dusun Pulau, agar mengikuti aturan dan undang-undang yang ada.

Sebab keberadaan perusahaan juga penting, sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dan Negara.

Asmawi tidak menolak keberadaan perusahaan, namun yang kami tolak itu perusahaan yang tidak mengikuti aturan dan Undang-Undang yang ada.

“Kalau perusahaan ini tidak ada HGU, mereka bayar pajak acuannya apa, kalau tidak bayar pajak, berarti perusahaan itu sudah merugikan daerah dan Negara, termasuk kami sebagai masyarakat,” terang Asmawi.

“Sudah belasan tahun PT DDP ARE beroperasi disini, terus CSR untuk desa kami mana? Ini aja tidak jelas,” sungut Asmawi.

Hal senada juga disampaikan oleh Suharto, ia berharap kedepannya perusahaan harus mengikuti aturan dan undang-Undang yang ada di Negara ini.

Terkait mengenai izin HGU pada peta kerja itu, Suharto mengaku masih meragukan, sebab tidak dijelaskan dan tidak ada dokumen pendukungnya.

Baca Juga :  Gubernur Bengkulu, Mengawali Proses Vaksinasi Covid-19 Provinsi Bengkulu

Menurutnya, untuk izin perusahaan sudah ada aturan yang mengatur tentang mekanisme mulai dari awal sampai penerbitan HGU.

“Semuanyakan sudah diatur dalam undang-undang termasuk peraturan mengenai hak dan kewajiban perusahaan,” urai Suharto.

“Selain itu ada juga UU dan aturan yang mengatur mengenai perizinan ataupun tentang keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat,” lanjut Suharto.

Suharto menerangkan, SK BPN itu masih sebatas SK Kepala BPN kabupaten Mukomuko dan belum jelas di desa dan kecamatan mana saja.

Berdasarkan peta kerja yang diberi oleh PT DDP, ungkap Suharto, izin lokasinya baru diterbitkan tahun 2019, padahal PT DDP melakukan penaman sudah dari tahun 2007 dan 2008.

“Inilah yang membuat kami bingung, mulai dari ganti rugi lahan hingga bisa terbit SK Izin Lokasi 2019 itu, aturan apa yang dipakai oleh PT DDP?“ pungkas Suharto kebingungan. (zul)