Satujuang- Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, mengumumkan rencana subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai langsung kepada masyarakat telah dibahas dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurutnya, ide untuk mengubah penyaluran subsidi ini berasal dari Komisi VII dan ESDM. ESDM telah menyetujui pelaksanaan rencana ini mulai tahun 2026 untuk menghindari disparitas harga di pasar.
Saat ini, upaya penyaluran subsidi LPG 3 kg difokuskan pada pendataan menggunakan KTP.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang terdata dan terverifikasi sebagai penerima yang berhak.
Eddy menegaskan bahwa data tersebut akan disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan keakuratannya.
Eddy menekankan bahwa penyaluran bantuan atau subsidi dari negara kepada masyarakat harus didasarkan pada data yang akurat, khususnya menggunakan DTKS sebagai panduan.
Ia juga meminta pemerintah untuk memperbarui dan memastikan keakuratan data tersebut.
Sementara itu, pemerintah sedang berupaya untuk mengurangi kebocoran subsidi LPG 3 kg dengan mensyaratkan penggunaan KTP saat pembelian.
Namun, pendekatan ini masih menuai kritik, dengan sejumlah pihak seperti Yusuf Wibisono dari Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) mengusulkan pembangunan jaringan gas yang lebih luas sebagai solusi yang lebih efektif dan adil untuk menekan beban subsidi LPG 3 kg.(Red/tempo)
