Satujuang.com – Gelombang mutasi terbaru pejabat Polda Bengkulu yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 dan ST/2599/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026 merombak hampir seluruh pucuk pimpinan kepolisian di Bumi Rafflesia.
Pergantian menyasar kursi Kapolda Bengkulu yang kini dipercayakan kepada Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan, posisi Wakapolda yang diisi Brigjen Pol Donny Adityawarman, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Puji Prayitno, hingga lima jabatan kapolres di kabupaten.
Perombakan besar di tubuh korps Bhayangkara ini memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: apakah pergantian pimpinan menjadi jawaban atas penuntasan sederet perkara hukum di Bengkulu, atau justru akan berjalan sama saja?
Dari sisi rekam jejak, komposisi pejabat baru yang masuk ke jajaran Polda Bengkulu sejatinya membawa modal latar belakang reserse dan penugasan tingkat pusat yang cukup kuat.
Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan merupakan perwira tinggi berlatar belakang Bareskrim Polri yang sebelumnya bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN).
Di level kewilayahan, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Puji Prayitno bukanlah figur asing karena pernah menjabat Kapolres Kaur, Kapolres Rejang Lebong, dan Wadirsamapta Polda Bengkulu sehingga memahami peta kerawanan daerah.
Sementara itu, kursi Kapolres Lebong diisi AKBP Bayu Putra Samara yang sebelumnya bertugas sebagai perwira menengah di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Namun, bagi publik pencari keadilan di Provinsi Bengkulu, kapasitas latar belakang pimpinan baru baru akan bermakna apabila mampu menjawab tunggakan perkara yang selama ini menyita perhatian luas.
Di tingkat Polda Bengkulu, sorotan tajam publik tertuju pada kelanjutan pengusutan kasus dugaan korupsi rekrutmen Pegawai Harian Lepas (PHL) di lingkungan Perumda Tirta Hidayah (PDAM) Kota Bengkulu.
Masyarakat menanti ketegasan Kapolda baru untuk membongkar secara terang misteri aliran dana sebesar Rp470 juta kepada pihak lain dalam perkara tersebut agar penegakan hukum tidak berhenti pada aktor pelaksana semata.
Keberanian Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan dalam penuntasan kasus ini sangat dinanti oleh publik.
Pekerjaan rumah berikutnya yang menanti ketegasan Polda Bengkulu serta Kapolres Bengkulu Utara AKBP Riky Crisma Wardana adalah penanganan dugaan perambahan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Air Bintunan Register 71 oleh PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL).
Keberaniannya diuji ditengan kasus dugaan penyelewengan aset desa Tanjung Sari yang sudah lama bergulir disana tak kunjung ada penyelesaian.
Ditreskrimsus Polda Bengkulu memang baru saja menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) pada 21 November 2026 atas laporan Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) dan GARBETA.
Meski demikian, konsistensi penyelidikan perkara tersebut masih akan diuji, terutama menjelang rencana aksi unjuk rasa lanjutan massa FABB di Mapolda Bengkulu pada 30 November 2026 mendatang.
Sementara itu, di tingkat ibu kota provinsi, kembalinya Kombes Pol Puji Prayitno sebagai Kapolresta Bengkulu langsung dihadapkan pada tuntutan transparansi atas penanganan kasus peluru tajam yang sempat diusut Polresta Bengkulu.
Publik berharap kepemimpinan baru di Mapolresta Bengkulu mampu menuntaskan penyelidikan kasus peluru tajam tersebut secara terbuka dan akuntabel demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Ujian serupa juga menanti Kapolres Lebong baru, AKBP Bayu Putra Samara, terkait laporan dugaan penipuan bermodus fee proyek rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026 senilai Rp74 juta.
Perkara yang dilaporkan sejak 5 Oktober 2026 tersebut menyita perhatian karena turut menyeret dugaan aliran dana di sekitar rumah dinas kepala daerah yang telah dibantah pihak terkait, sehingga membutuhkan pembuktian yang terang dan objektif.
Ditambah lagi, persoalan peredaran gelap narkotika yang merambah hingga ke tingkat desa menjadi tantangan nyata yang menuntut gebrakan konkret dari pimpinan berlatar belakang BNN dan Bareskrim.
Secara kelembagaan, mutasi terbaru pejabat Polda Bengkulu merupakan bagian dari mekanisme penyegaran organisasi dan pembinaan karier yang rutin dilakukan Mabes Polri.
Akan tetapi, ukuran keberhasilan pejabat baru di mata masyarakat tidak terletak pada seremoni pisah sambut, melainkan pada keterbukaan proses penyidikan dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Apabila sejumlah laporan strategis tetap jalan di tempat tanpa kepastian hukum yang transparan, pergantian gerbong kepemimpinan berisiko hanya dipersepsikan publik sebagai pergantian wajah semata.
Kini, masyarakat Bengkulu menanti bukti nyata dalam langkah awal kepemimpinan baru di Mapolda Bengkulu dan jajaran polres untuk memutus kebuntuan penegakan hukum di daerah.
Tim







