Satujuang.com – Bagi masyarakat Kota Bengkulu yang mengikuti dinamika kota sejak akhir dekade 1980-an, kawasan pesisir di RT 08 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, menyimpan catatan panjang yang penuh kontras.
Di masa lalu, kawasan ini lekat dengan julukan “Komplek Pulau Baai” atau kerap disebut warga secara berbisik dengan istilah “Yang Tahu”—sebuah kode bagi tempat tersembunyi di ujung selatan kota yang hanya didatangi kalangan tertentu.
Kawasan tersebut mulai tumbuh sekitar tahun 1989, seiring menggeliatnya aktivitas kepelabuhanan dan derasnya arus keluar-masuk pekerja maupun pelaut di Pelabuhan Pulau Baai.
Letaknya yang terisolasi di pesisir pantai dengan akses jalan tanah berbatu serta penjagaan portal berlapis membuat kawasan ini seolah menjadi ruang tertutup yang memiliki denyut ekonominya sendiri.
Pada masa puncaknya, kompleks tersebut pernah menampung hingga 300-an pekerja seks komersial dari lokal maupun luar daerah seperti Jawa Barat, sekaligus menjadi pusat perputaran uang bagi puluhan pemilik warung dan pedagang kecil di sekitarnya.
Di tengah hiruk-pikuk kehidupan malam yang melekat pada stigma kawasan itu, berdiri pula Masjid At-Taubah yang menjadi simbol upaya pembinaan spiritual bagi warga setempat.
Selama lebih dari tiga dekade, pemerintah daerah berkali-kali berupaya menghapus stigma tersebut melalui berbagai operasi penutupan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu tercatat pernah menutup kawasan itu pada tahun 2002 disertai bantuan modal usaha, disusul langkah penertiban serupa pada era kepemimpinan Wali Kota Chalik Effendi sekitar tahun 2006.
Puncaknya, Pemerintah Kota Bengkulu di bawah kepemimpinan Wali Kota Helmi Hasan secara resmi menutup total lokalisasi tersebut pada Kamis (9/4/20) dengan mendirikan posko penjagaan terpadu serta mendata sedikitnya 47 kepala keluarga yang bermukim tetap di RT 08 Sumber Jaya.
Namun, sejarah panjang penertiban itu meninggalkan satu pelajaran pahit yang terus berulang: penutupan fisik tanpa diikuti jembatan transisi ekonomi yang kokoh selalu membuka celah kembalinya aktivitas terselubung.
Begitu pengawasan di lapangan melonggar dan posko penjagaan ditarik, denyut usaha hiburan malam kembali tumbuh secara sembunyi-sembunyi di balik papan nama warung biasa.
Fakta tersebut kembali terungkap ketika aparat gabungan membongkar kasus penyalahgunaan narkotika dan Satpol PP Kota Bengkulu melayangkan teguran kepada 24 pemilik warung remang-remang pada Oktober 2026 lalu.
Kini, penertiban terbaru itu memicu reaksi balik dari perwakilan warga RT 08 Sumber Jaya yang mendatangi Satpol PP Kota Bengkulu melalui tim hukumnya pada Kamis (12/11/26).
Dalam audiensi bersama Kasatpol PP Kota Bengkulu Dr. Sahat Marulitua Situmorang, warga mengajukan tiga pilihan jalan keluar: mengaktifkan kembali kawasan sebagai lokalisasi, menyediakan lokasi relokasi, atau menyulapnya menjadi destinasi wisata dengan memprioritaskan warga lokal.
Tiga tuntutan tersebut pada hakikatnya mencerminkan dilema klasik antara ketegasan menegakkan aturan hukum dan desakan mempertahankan periuk nasi masyarakat kecil.
Secara yuridis, opsi pertama untuk mengaktifkan kembali lokalisasi jelas tertutup rapat karena bertentangan langsung dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 24 yang melarang tempat usaha dijadikan lokasi prostitusi maupun maksiat dengan ancaman denda hingga Rp25 juta serta pembongkaran.
Hambatan hukum serupa juga mengadang opsi kedua apabila relokasi dimaknai sebagai pemindahan praktik prostitusi ke titik baru, sebab Perda Nomor 3 Tahun 2008 secara tegas memerintahkan penutupan dan pencegahan lokasi asusila di seluruh wilayah kota.
Relokasi hanya sah apabila dimaknai sebagai penataan ulang pusat usaha ekonomi legal yang tunduk pada Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Oleh karena itu, opsi ketiga berupa transformasi kawasan eks lokalisasi Sumber Jaya menjadi destinasi wisata pesisir, sentra kuliner malam, dan pusat ekonomi kreatif merupakan satu-satunya jalan tengah yang rasional dan bermartabat.
Perubahan wajah kawasan ini tentu tidak boleh berhenti sebatas seremoni pergantian papan nama, melainkan harus ditopang perbaikan infrastruktur akses jalan, kepastian legalitas lahan, permodalan UMKM bagi puluhan kepala keluarga lokal, serta pengawasan ketat agar tidak berubah menjadi kedok prostitusi baru.
Pada akhirnya, masa depan kawasan yang dahulu dikenal dengan sebutan “Yang Tahu” ini berada di tangan keberanian Wali Kota Bengkulu dan DPRD untuk menghadirkan kebijakan yang tegas dalam hukum, namun tetap adil bagi keberlangsungan hidup rakyatnya.
Tim
