Jakarta, Satujuang.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara mengenai mekanisme penentuan calon wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Yusril menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang MD3, figur calon wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik koalisi yang sebelumnya mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.
“Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3,” ujar Yusril dalam konferensi pers di kompleks Istana, Jakarta, Kamis (12/11/26).
Menurut Yusril, tahapan pengisian jabatan wakil presiden ini merupakan proses politik yang tidak bisa dihindari karena melibatkan partai-partai politik di parlemen.
Ia menerangkan bahwa seluruh mekanisme pengisian kursi wakil presiden tersebut telah diatur secara jelas oleh konstitusi, Undang-Undang MD3, serta peraturan tata tertib (tatib).
Sementara itu, pemberlakuan Undang-Undang Pemilu dalam proses ini dinilai sangat terbatas dan hanya digunakan sebatas mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden.
Yusril juga menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki keterlibatan maupun peran dalam tahapan pemilihan wakil presiden pengganti ini.
“KPU sama sekali tidak memainkan peran apa-apa karena pemilihan ini akan dilakukan oleh MPR,” jelas Yusril di hadapan awak media.
Dalam prosesnya, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan serta mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh Presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” imbuhnya.
Kendati memiliki keleluasaan untuk berkonsultasi dengan pihak mana pun, Presiden tetap dapat berunding dengan partai-partai koalisi pengusung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang MD3.
Yusril menilai Presiden memahami betul ketentuan tersebut sehingga telah menyinggung rencana untuk mengadakan pertemuan bersama partai-partai koalisi.
Lebih lanjut, Yusril memastikan tidak ada pembentukan tim khusus dalam proses penentuan kandidat karena seluruh tahapan berjalan murni mengikuti mekanisme konstitusi, undang-undang, dan tata tertib yang berlaku.
(Red)
