Seluma, Satujuang.com – Peringatan dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai harus menjadi momentum evaluasi kritis, bukan sekadar perayaan seremonial.
Mahasiswa dan kelompok pemuda di daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu, didorong untuk segera merapatkan barisan dan mengambil peran aktif.
Seruan tegas ini dilontarkan oleh Rego Bangkito, tokoh pemuda yang saat ini menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Seluma (Himasel).
Selain memimpin Himasel, Rego juga dikenal sebagai Ketua Organisasi Mahasiswa Daerah Provinsi Bengkulu, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Founder Akar Rumput.
Menurut Rego, mahasiswa di daerah tidak boleh lagi terjebak dalam apatisme atau sekadar menjadi penonton pasif di tengah hiruk-pikuk dinamika politik nasional.
Berbagai persoalan fundamental yang mencekik masyarakat bawah membutuhkan langkah konkret dan pengawalan ketat dari kaum intelektual muda.
“Jangan sampai kita hanya menyaksikan persoalan bangsa dari kejauhan, seolah-olah perubahan hanya bisa diperjuangkan oleh mereka yang berada di Jakarta,” tegas Rego kepada Satujuang.com, Rabu (21/10/26).
Rego mengingatkan bahwa Bengkulu adalah bagian tak terpisahkan dari denyut nadi Indonesia.
“Suara masyarakat daerah memiliki arti yang sama, dan mahasiswa punya tanggung jawab untuk memastikan suara itu tidak diabaikan,” imbuhnya secara verbatim.
Lebih lanjut, Rego menilai tolak ukur keberhasilan pembangunan tidak bisa diklaim hanya berdasarkan deretan angka pertumbuhan ekonomi makro di atas kertas.
Pembangunan sejati harus mampu menjawab realitas kebutuhan masyarakat, mulai dari lapangan pekerjaan yang layak, pelayanan dasar, hingga perlindungan hukum dan lingkungan.
Untuk itu, ia merumuskan lima agenda tuntutan yang dinilai sangat mendesak dan harus segera dijawab oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Tuntutan pertama memfokuskan pada penguatan penanganan bencana lingkungan. Pemerintah didesak untuk memastikan pemulihan nasib para korban bencana alam berjalan secara komprehensif dan tidak setengah hati.
Fokus kedua menyasar pembenahan kebijakan ekonomi kerakyatan. Rego menuntut pemerintah menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, serta memperluas kran kesempatan kerja bagi generasi muda.
Agenda ketiga adalah jaminan mutlak terhadap kebebasan berpendapat. Negara harus hadir memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat sipil dari segala bentuk represi dan intimidasi aparat maupun pihak tertentu.
Keempat, mahasiswa menyoroti komitmen pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Agenda bersih-bersih negara ini harus dijalankan secara konsisten, transparan, dan tanpa tebang pilih alias pandang bulu.
Terakhir, tuntutan kelima menekan pada kepastian akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pemerintah wajib menjamin fasilitas ini terjangkau dan merata, terutama bagi masyarakat rentan di wilayah terpelosok.
Rego menegaskan, kelima agenda tersebut haram hukumnya jika hanya berhenti pada wacana dan janji manis di mimbar pidato.
“Rakyat tidak cukup hanya mendengar janji. Mereka membutuhkan bukti dan perubahan yang bisa dirasakan,” tegas aktivis HMI tersebut.
Ia menantang mahasiswa untuk turun gelanggang dengan keberanian ekstra dan data yang valid.
“Mahasiswa harus berani menyampaikan kritik dengan data, mengkaji kebijakan secara serius, dan memastikan persoalan masyarakat menjadi bagian dari agenda publik,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Rego menyerukan konsolidasi akbar lintas sektoral.
Ia mengajak seluruh organisasi mahasiswa, kelompok pemuda, serikat petani, buruh, hingga elemen masyarakat sipil di Provinsi Bengkulu untuk meleburkan ego sektoral demi kepentingan rakyat.
“Sudah waktunya mahasiswa daerah memperkuat barisan dan mengambil peran lebih nyata. Jangan hanya ramai di media sosial, kemudian kehilangan suara ketika berhadapan dengan persoalan di lapangan,” kritiknya tajam.
Rego mengajak seluruh elemen untuk duduk bersama, menyatukan gagasan, dan merumuskan tuntutan melalui aksi damai yang berpegang teguh pada cara-cara konstitusional.
Gerakan ini, menurutnya, tidak melulu harus menunggu momentum atau isu yang didikte oleh pusat pemerintahan di Jakarta.
Konflik agraria yang sering mengorbankan petani lokal, minimnya serapan tenaga kerja pemuda daerah, hingga buruknya akses kesehatan desa adalah isu nyata di depan mata yang wajib dikawal tanpa henti.
Kekuatan gerakan mahasiswa tidak lagi sekadar diukur dari seberapa lautan massa yang bisa memblokade jalan raya.
Kualitas gerakan justru dinilai dari ketajaman tuntutan, keberanian menyuarakan kebenaran, serta daya tahan konsistensi dalam mengawal perubahan hingga tuntas.
“Dua tahun pemerintahan ini harus menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar perayaan. Kita tidak sedang mencari keributan, tetapi memperjuangkan agar persoalan rakyat mendapatkan jawaban,” pungkas Rego memberikan konklusi. (da)
