Seluma, Satujuang.com – Realisasi janji bantuan beronjong Pemprov Bengkulu di Seluma Timur kini dipertanyakan oleh warga korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi April lalu.
Warga menuding pemerintah daerah telah menebar harapan palsu di tengah penderitaan panjang yang menjerat kehidupan ekonomi ratusan kepala keluarga terdampak.
Hingga pertengahan Mei 2026, pembangunan infrastruktur penahan tebing yang sangat krusial tersebut dilaporkan masih nihil dan belum menyentuh lokasi bencana.
Kondisi ini memicu kecemasan mendalam karena ancaman longsor susulan sewaktu-waktu dapat kembali meruntuhkan pemukiman warga saat hujan deras melanda wilayah tersebut.
Jeritan hati dan keputusasaan ini salah satunya diungkapkan oleh Wenti, seorang ibu rumah tangga asal Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur.
Wenti menceritakan kisah pilu saat rumahnya didatangi oleh rombongan pejabat tinggi dari tingkat provinsi hanya dua hari setelah bencana dahsyat bergulir.
Ironisnya, kedatangan para pejabat yang semula membawa angin segar tersebut kini menyisakan tanda tanya besar dan luka mendalam bagi pihak keluarga.
“Setelah foto-foto mereka menjanjikan bakal membuat beronjong, bahkan suami saya sudah diminta menandatangani kwitansi kosong,” ungkap Wenti dengan nada suara bergetar, saat menghubungi pewarta, Sabtu (16/5/26).
Hingga kini, ia terus mempertanyakan nasib lembaran kwitansi kosong berselimut misteri yang telah ditandatangani oleh sang suami di bawah tekanan moral.
Ia merasa sangat terpukul karena luka psikologis akibat amukan banjir seolah dieksploitasi tanpa ada tindakan kemanusiaan yang nyata dari para pemangku kebijakan.
Wenti dengan tegas meminta agar bencana yang meremukkan ruang hidupnya tidak dijadikan komoditas tertentu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di lapangan.
“Jangan jadikan musibah kami sebagai ladang pencaharian bagi mereka, kami tanda tanya dengan kwitansi kosong yang ditandatangani suami saya kemarin,” lanjutnya.
Kekecewaan ini menjadi tamparan keras bagi jargon keberpihakan kepada rakyat kecil yang kerap didengungkan dalam berbagai acara seremonial di tingkat provinsi.
Masyarakat kini mulai meragukan komitmen moral pemerintah daerah yang dianggap hanya hadir saat kamera dokumentasi menyala di area titik darurat bencana.
Padahal, dampak bencana hidrometeorologi saat itu sempat melumpuhkan urat nadi perekonomian, merendam fasilitas umum, hingga meliburkan aktivitas sekolah anak-anak di pedesaan.
Jeritan warga terdampak kini hanya tertuju pada satu tuntutan nyata, yaitu pemenuhan janji evakuasi dan pembangunan fisik penahan tebing yang mendesak.
Korban banjir menuntut tanggung jawab moral dari pemegang kekuasaan agar segera menurunkan alat berat guna mengakhiri penderitaan batin yang dirasakan masyarakat. (da)
