Satujuang, Blitar- Kabupaten Blitar kini menghadapi problem finansial yang serius. Kondisi ini secara signifikan memengaruhi penyusunan Rancangan APBD tahun 2026.
Juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho memaparkan masalah ini dalam pandangan umum pada Selasa (4/11/25) malam.
Menurut Aryo, perlambatan ekonomi nasional menjadi penyebab utama. Ini mengakibatkan penurunan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
“Situasi ini sangat memengaruhi jalannya roda pemerintahan bagi Kabupaten Blitar. Penurunan transfer dana pusat akibat efisiensi anggaran mengharuskan penyelenggara mengambil langkah khusus,” ungkap Aryo.
Untuk menyiasati problem finansial yang serius agar penurunan kemampuan keuangan daerah tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kebijakan efisiensi anggaran pusat terjadi tidak lama setelah pergantian Kepala Pemerintahan di Blitar. Hal ini memunculkan kondisi yang lebih dinamis,” jelas Aryo.
Dari dinamika tersebut, Aryo melihat ada kedewasaan politik di penyelenggara Pemkab Blitar. Baik legislatif maupun eksekutif mampu mengambil langkah produktif.
Langkah produktif ini terlihat dalam penetapan APBD Perubahan 2025. Kini mereka juga sudah sampai pada tahapan akhir penetapan APBD 2026.
Aryo menambahkan, keberhasilan melewati situasi sulit menjadi indikator kuat. Fraksi PDI Perjuangan memiliki komitmen penuh mendukung eksekutif.
“Kami memahami Bupati terpilih memiliki visi, misi, dan janji kampanye yang harus direalisasikan. Namun, kami berharap Dinas dan OPD segera menyatukan langkah,” pungkas Aryo.
Penyatuan langkah ini sangat penting untuk percepatan pelaksanaan rencana pembangunan. Ini menunjukkan fokus pada akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. (Herlina)
