Satujuang, Bengkulu– Di tengah riuh suara pedagang yang menawarkan dagangan, Pasar Panorama menyimpan luka yang tak terlihat mata.
Deretan kios baru berdiri megah, namun di balik tembok bata dan cat segar itu, terselip kisah getir, nafkah rakyat kecil dijadikan bancakan kekuasaan.
Kejaksaan Negeri Bengkulu resmi menetapkan PH, Anggota DPRD Kota Bengkulu, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset pasar sekaligus pemerasan dalam jabatan.
Modusnya jelas, kios yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota dijual kepada pedagang dengan harga Rp55 juta hingga Rp310 juta per unit.
Bagi pedagang kecil, angka itu bukan sekadar mahal, melainkan mimpi buruk.
“Kami hanya ingin berjualan, mencari rezeki halal. Tapi kalau harus bayar ratusan juta, sama saja mematikan kami,” keluh seorang pedagang yang enggan disebut namanya.
Penyidikan memang baru menyeret satu orang wakil rakyat. Namun publik bertanya, apakah mungkin seorang anggota dewan bisa sendirian menguasai aset pasar kota?
- Pemkot Bengkulu seharusnya tahu setiap jengkal asetnya. Tanpa pembiaran dari birokrasi, pembangunan kios ilegal mustahil terjadi,
- Kontraktor dan pihak swasta jelas terlibat dalam pembangunan fisik kios. Tidak mungkin PH seorang diri menggali pondasi dan membangun puluhan unit.
- Dugaan jejaring politik pun mulai mencuat, sebab kasus semacam ini kerap melibatkan lebih dari satu figur di lingkar kekuasaan.
Rakyat Kecil Jadi Korban
Yang paling tersakiti tentu pedagang kecil. Pasar Panorama yang seharusnya menjadi ruang hidup mereka, justru berubah menjadi arena pemerasan.
“Kalau tak sanggup bayar, ya jangan berdagang. Padahal kami ini rakyat yang mereka wakili,” sindir seorang pedagang lain dengan nada getir.
Kasus ini menjadi ironi paling telanjang. Legislatif yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, justru berubah menjadi algojo yang memeras rakyat.
Dari aspirasi, berubah menjadi transaksi. Dari amanah, berubah menjadi aib.
Kasi Intelijen Kejari Bengkulu, Fri Wisdom S. Sumbayak, memastikan penetapan tersangka ini baru langkah awal.
“Kami tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain sesuai fakta penyidikan,” tegasnya.
Kini, Pasar Panorama bukan lagi sekadar pusat ekonomi rakyat kecil, melainkan saksi bisu bagaimana kekuasaan bisa memperdagangkan nafkah rakyat.
Pertanyaannya, beranikah hukum menelusuri hingga ke akar, membongkar semua pihak yang bermain di balik kios-kios bernilai miliaran ini?
(Redaksi)
