Satujuang, Bengkulu– Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan bagi DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.
Ia justru menyindir DPR RI yang disebutnya menaikkan gaji sendiri di tengah pemangkasan dana transfer ke daerah.
“Kalau DPRD provinsi, kabupaten, kota itu tidak ada kenaikan. Yang ada itu DPR RI. Mereka naikkan sendiri gaji dan tunjangan, sementara transfer daerah dipotong,” kata Usin usai meredanya aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPRD Bengkulu, Jumat (29/8/25) kemarin.
Usin mengungkapkan, pemerintah pusat telah memangkas alokasi transfer ke daerah hingga Rp264 triliun.
Kebijakan ini membuat keuangan daerah semakin terbatas dan mustahil digunakan untuk menambah gaji ataupun tunjangan anggota dewan di tingkat daerah.
Usin menyindir, DPR RI terlihat “happy-happy” dengan kebijakan kenaikan gaji, padahal beban fiskal justru ditanggung daerah.
“Uang daerah sudah ditarik pusat, masa kami mau naikin gaji? Tunda dulu, lebih baik jalankan program prioritas rakyat,” ujarnya.
Sementara jika ada masalah, mereka DPRD daerah yang pasti berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk ketika terjadi demonstrasi mahasiswa, bukan pihak DPR RI.
Karena itu, DPRD Bengkulu tetap memilih menyuarakan kepentingan daerah demi kepentingan rakyat.
“Demo mahasiswa ini sebenarnya gawe pemerintah pusat dan DPR RI, tapi suaranya dibawa ke DPRD provinsi. Tapi, kami tetap harus menjelaskan dan membela kepentingan daerah,” pungkas Usin.
Usin juga berpesan kepada para pengunjuk rasa untuk lebih mengedepankan maksud dan tujuan berunjuk rasa. Bukan mengutamakan anarkisnya, karena kerusakan yang terjadi justru akan menimbulkan biaya tambahan bagi APBD Bengkulu sendiri. (Red)
