Satujuang, Bengkulu- Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dan PT Globalasia Infrastructure Fund (GIF) diwarnai dengan miss informasi terkait status jabatan perwakilan perusahaan, Kamis (26/6/25).
Dalam narasi pihak humas Pemprov Bengkulu terkesan seolah-olah ada proses pengangkatan jabatan oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan kepada Gusnan Mulyadi sebagai Managing Director PT GIF untuk wilayah Sumatera.
Miss Informasi ini segera diluruskan oleh Gusnan Mulyadi selaku pihak dari PT GIF.
“Kami tidak diangkat oleh Pak Helmi. Saya hadir mewakili PT GIF Jakarta dalam penandatanganan MoU. Tidak ada pengangkatan jabatan, pelantikan, atau semacamnya,” tegas Gusnan Mulyadi saat dikonfirmasi awak media.
Ia menjelaskan bahwa PT GIF merupakan investor swasta yang menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah provinsi dan kabupaten di Bengkulu, termasuk Rejang Lebong.
Penunjukan posisi di internal perusahaan sepenuhnya menjadi kewenangan manajemen pusat, bukan pemerintah daerah.
Untuk diketahui dalam MoU tersebut, kerja sama difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya optimalisasi Pelabuhan Pulau Baai.
Gubernur Helmi menegaskan pentingnya peran strategis pelabuhan tersebut agar bisa berfungsi hingga 80 persen dari kapasitas idealnya.
Ia juga mengakui keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, karena regulasi pelabuhan berada di tangan Kementerian Perhubungan dan dikelola oleh Pelindo.
“Seringkali masyarakat menilai pemerintah provinsi diam saja, padahal faktanya kita dibatasi regulasi nasional,” kata Helmi.
Terlepas dari miss informasi soal jabatan, pihak PT GIF menyambut baik keterbukaan Pemprov Bengkulu terhadap investasi dan berharap kerja sama ini bisa segera diwujudkan dalam bentuk proyek konkret yang bermanfaat bagi masyarakat. (Red)
