Satujuang, Jakarta – Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules, menegaskan bahwa ia tak gentar menghadapi mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo.
Dalam pernyataannya, Hercules bahkan menyebut Jenderal Gatot sebagai Jenderal purnawirawan yang sudah kehilangan relevansi di mata publik.
Menurut Hercules, langkah Jenderal Gatot selama ini hanya upaya mencari panggung dengan cara provokatif.
“Saudara Gatot Nurmantyo, saya tidak takut dengan anda, Mengapa sikap Anda terhadap saya begitu bengis?” ujarnya, Jumat (2/5/25).
Hercules juga menyinggung latar belakangnya, ia pernah dianggap “gila” dan berprofesi sebagai preman namun mengklaim bahwa dirinya adalah preman profesional yang tidak merugikan masyarakat.
“Masyarakat Indonesia tahu saya preman sejati, tetapi profesional. Preman tidak pernah meminta‑minta,” tegasnya.
Ia meminta Jenderal Gatot menghentikan intervensi terhadap dirinya dan ormas GRIB Jaya. Meski ketegangan memanas, Hercules membuka pintu perdamaian: “Kalau ada kesempatan, mari saling memaafkan.”
Konflik ini bermula saat Jenderal Gatot membela purnawirawan TNI Sutiyoso, yang dilecehkan Hercules dengan sebutan “bau tanah,” Rabu (30/4).
Jenderal Gatot menegur keras ucapan tersebut karena menghina jasa dan martabat prajurit, termasuk mantan posisi Sutiyoso sebagai Wadanjen Kopassus.
Jenderal Gatot Nurmantyo menilai tindakan Hercules lebih mirip aksi preman daripada ormas yang terorganisir.
Dalam responsnya, Jenderal Gatot mempertanyakan kontribusi Hercules bagi negara dan menyoroti insiden bentrok polisi dengan preman di Depok sebagai contoh bahaya kekerasan massa.
Meskipun nada Jenderal Gatot sempat keras, ia menyampaikan permohonan maaf atas gaya penyampaiannya, seraya menegaskan bahwa kemuliaan bintang tiga di pundak Sutiyoso tidak bisa dipandang remeh.
Akhirnya, Jenderal Gatot meminta agar Hercules menghormati semua purnawirawan TNI dan menghentikan istilah “bau tanah,” karena setiap prajurit menantikan masa pensiun sebagai puncak pengabdian.
Ia mengingatkan bahwa jika negara dikuasai preman, kerusakan yang lebih besar akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (AHK)
