Pemkot Matangkan SIPD Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2022

Satujuang.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menggelar rapat koordinasi (rakor) tentang penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tentang proses perencanaan dan penganggaran tahun 2022 yang berlangsung di ruang Sekretaris Daerah, Rabu (17/2/21).

Rapat ini diikuti Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Adapun rapat SIPD bertujuan untuk memastikan alur tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah serta antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan ini juga sehubungan dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 050/13402/SJ tentang Fokus Kerja Presiden 2019-2024 terkait dengan integrasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pembangunan dan penganggaran daerah serta terkait penerapan SIPD.

Baca Juga :  Cipayung Plus Bengkulu Gelar "Mimbar Bebas & Aksi Teatrikal”

“Rapat bersama BPKAD, Kominfo dan Bapelitbang membahas pelaksanaan dan perencanaan penggunaan SIPD 2022. Rapat ini terdiri dari beberapa unsur yakni Sesda sebagai admin induk, admin perencanaan dibawah naungan Bapelitbang, admin pengelola yakni Kominfosan, admin penganggaran dipegang BPKAD dan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat,” jelas Plt Kepala Bapelitbang Firman Romzie.

Dikatakan Firman, Pemkot telah membentuk tim untuk melakukan sosialisasi sistem SIPD ke OPD.

“Tim telah dibentuk, semua juga sudah disusun. Sesudah ini nanti akan ada pelatihan dulu dan mensosialisasikan ke OPD tentang sistem SIPD perencanaan dan penganggaran tahun 2022,” tutupnya.

SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Baca Juga :  Ariyono Gumay Usulkan Pegawai Damkar Naik Gaji

Sementara itu, tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah.

Jika disimpulkan, data dan informasi memiliki peran yang penting dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorongnya dengan menerbitkan beberapa payung hukum untuk mendukung pengadaan data dan informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; PP Nomor 8 Tahun 2008 yang lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 13 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Baca Juga :  Senada Dengan Kapolri, Sudut Pandang BPS Dalam Penerapan Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Perkara Hukum

Dengan diterbitkannya beberapa payung hukum itu, sebagai implikasinya, pemerintah daerah memiliki kewajiban terkait data dan informasi.

Pertama, pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yaitu: informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.

Kedua, informasi pemerintahan daerah dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah.

Langkah konkretnya, pemerintah daerah harus mengumpulkan, mengisi, dan mengevaluasi data SIPD. Selanjutnya, data SIPD itu diolah dan disajikan dalam bentuk informasi pembangunan daerah.

Di samping itu, pemerintah daerah perlu menggunakan informasi pembangunan daerah sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang daerah. (adv)