Jakarta- Pemerintah membuka opsi untuk menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang seharusnya mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan bahwa penundaan ini hampir pasti dilakukan.
“Hampir pasti (kenaikan tarif PPN) diundur,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (27/11/24).
Menurut Luhut, pemerintah mempertimbangkan penundaan ini karena akan memberikan bantuan sosial (bansos) terlebih dahulu kepada masyarakat kelas menengah untuk menjaga daya beli.
“PPN 12 persen itu sebelum jadi, harus diberikan stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah,” jelasnya.
Saat ini, pemerintah masih menghitung jumlah penerima bansos di kalangan kelas menengah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya memberikan perlindungan bagi kelas menengah dan masyarakat rentan agar tidak terdampak kebijakan kenaikan PPN.
“Kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai, dan kita perlu memberikan ‘bantalan’ agar mereka tidak terdampak,” ujarnya pada Selasa (26/11) di Kompleks Istana Kepresidenan.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa data tunggal penerima bansos perlu diselesaikan sebelum kebijakan ini dijalankan.
“Yang penting sekarang, data penerima bansos harus dipastikan terlebih dahulu. Setelah itu, baru bisa diputuskan langkah selanjutnya,” kata Saifullah.
Hingga saat ini, rencana pemberian bansos untuk kelas menengah masih dalam tahap kajian, dan belum dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.
