Jakarta – Front Keadilan Rakyat Daerah (FKRD) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tindak oknum jaksa nakal di Bengkulu.
“Ini kami sampaikan setelah dari Mabes Polri karena banyaknya kasus dugaan korupsi yang tidak sampai ke meja hijau di Bengkulu,” ujar Koordinator aksi, Alpian Gunadi, di depan Gedung Kejagung, Senin (17/4/23).
Dijelaskannya, aksi dilakukan sebagai bentuk desakan terhadap Kejaksaan Agung untuk menindak oknum jaksa nakal di Bengkulu.
FKRD yang terdiri dari sejumlah ormas dan LSM di Bengkulu, seperti FPR, Golbe, Gerindo, Pelor dan Garbeta menduga ada faktor khusus yang mempengaruhi tidak tuntasnya kasus-kasus tersebut.
“Adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang mengalir ke aparat penegak hukum melalui pemberian dana hibah ke lembaga vertikal tersebut,” terang Alpian.
Ditambahkannya, terdapat pula kasus dugaan sindikat mafia tanah di Bengkulu yang belum tersentuh oleh hukum, meski sudah ada kasus yang diproses oleh APH.
Menurutnya, APH hanya menjadikan kasus tersebut sebagai ajang pencitraan di media untuk mendulang popularitas.
“Kami tadi sudah bertemu dan diterima Kejagung RI bidang hubungan antar lembaga, dimana poin-poin tuntutan Alhamdulillah direspon dengan baik dan akan segera disampaikan ke pimpinan,” ujar Rustam menambahkan, usai bertemu dengan koordinator bidang hubungan antar lembaga.
Disampaikannya juga, jika APH tidak segera mengusut tuntas kasus tanah tersebut, maka pihaknya akan membawa massa lebih besar lagi ke Kejagung RI. (Red)
📲 Ingin update berita terbaru dari Satujuang langsung di WhatsApp? Gabung ke channel kami Klik di sini.
