Satujuang- Presiden Joko Widodo menerangkan pentingnya hilirisasi mineral mentah, terutama setelah Indonesia melarang ekspor nikel dan tembaga.
Dalam acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Pertambangan dan Energi di Jakarta, Jokowi menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi harus diteruskan tanpa alasan untuk mundur.
Jokowi menjelaskan bahwa sektor energi dan sumber daya mineral memberikan dampak ekonomi yang signifikan jika dikelola dengan baik dari hulu ke hilir.
Dalam 10 tahun terakhir, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mencapai sekitar Rp 1.800 triliun.
Ia mencatat, pada tahun 2022 PNBP mencapai Rp 348 triliun dan pada 2023 sebesar Rp 229 triliun.
Ia menekankan bahwa pengiriman bahan mentah ke luar negeri hanya akan menguntungkan negara lain, yang akan menciptakan lapangan kerja dan penerimaan bagi mereka.
Jokowi menolak model lama di mana Indonesia mengandalkan ekspor barang mentah.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa hilirisasi akan menguntungkan masyarakat melalui peningkatan penerimaan negara dari pajak perusahaan, pajak perorangan, royalti, dan dividen.
Peningkatan penerimaan ini, menurutnya, akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, serta untuk program bantuan sosial.(Red/kompas)
