Kebijakan PPPK Tahap II Seluma Dikritik Tokoh Masyarakat: Bukan Solusi Terbaik dan Tebang Pilih

Satujuang, Seluma- Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Seluma untuk para PPPK Tahap II menuai kritik dari tokoh masyarakat yang menilai langkah tersebut bukan solusi terbaik dan terkesan tebang pilih.

Langkah Pemda Seluma yang mengarahkan 1.785 peserta PPPK Tahap II, yang telah lulus seleksi administrasi, untuk mengikuti program pengadaan ASN lainnya menjadi pemicu kritik tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, mengakui bahwa Pemda Seluma telah bersurat kepada KemenpanRB terkait hal ini.

“Untuk tenaga non ASN tahap II kemarin kami sudah bersurat ke KemenpanRB untuk menonaktifkan data-data mereka di CASN tersebut, hal ini dilakukan agar mereka bisa mengikuti program-program lainnya,” jelas Sekda kepada awak media, Jum’at (9/1/26).

Terkait keputusan itu, tokoh masyarakat Kabupaten Seluma, Yudi Hartono, beranggapan bahwa langkah Pemda bukanlah solusi terbaik.

“Harusnya Pemda Seluma memberikan solusi secara menyeluruh, alibi apalagi yang akan dimainkan, tentu menjadi pertanyaan bagi kita,” sampai Yudi Hartono yang akrab disapa Cik Udit.

Cik Udit mengungkapkan, bahwa kebijakan dirumahkannya para honorer di lingkungan Pemda Seluma ternyata tidak berlaku menyeluruh.

“Kita sudah tahu bahwa yang dirumahkan itu masih tebang pilih, diam-diam OPD saat ini juga sudah ada yang merekrut tenaga honorer, yang berdampak kepada pengurangan tenaga honorer dan menambah angka pengangguran,” lanjutnya.

Sebelumnya, isu outsourcing sempat digaungkan sebagai solusi terbaik bagi ribuan honorer, namun hal tersebut sulit direalisasikan karena berbagai alasan.

“Outsourcing sempat digaungkan sebagai solusi bagi ribuan honorer, akan tetapi faktanya dikembalikan lagi ke OPD masing-masing dengan ketentuan sudah diatur termasuk besaran gajinya,” tambahnya.

“Kita masih berharap Kabupaten Seluma ini masih bisa kondusif dengan kondisi ini, saya pikir gejolak yang timbul akibat kebijakan PPPK ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah,” tutup Yudi Hartono. (Da)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. istri ku sudah 6 tahun mengabdi di pemda dishub tp akhirnya kalah jgo samo yg iikut tahap 1 mending kalo yg tahap 1 emng benar benar honor tp ini banyak lah siluman nyo. idag pernah honor tau tau bisa lolos.