Benteng – Permasalahan Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) yang dikabarkan kosong, membuat sejumlah aktivis mendatangi kantor DPRD Bengkulu Tengah.
Mempertanyakan persoalan tersebut, sebelumnya para aktivis yang tergabung dalam Gabungan Ormas dan LSM Bengkulu Tengah (Golbe) telah mengajukan untuk digelar hearing dengan pihak DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) pada hari ini, Senin (20/1/25).
“Kami mempertanyakan kenapa sampai Kasda kosong, sehingga gaji honorer, TPP dan pihak ke 3 tidak terbayarkan,” ujar Koordinator Golbe, Hasnul Efendi SH saat hearing berlangsung di ruang pertemuan DPRD Benteng.
Hasnul mempertanyakan pertanggung jawaban Pj Bupati dan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah selaku pimpinan daerah atas keadaan tersebut.
Dipihak yang sama, Ketua Golbe, Datuk Melani, mempertanyakan kebenaran soal DBH yang belum dibayarkan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu merupakan penyebab utama terjadinya kondisi tersebut.
“Hal ini menyebabkan pandangan buruk untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, apakah benar belum dibayarkan?. Kami siap untuk bergerak mendatangi Pemprov jika benar,” ujarnya.
Selain itu, mengawali pemerintahan baru ini, Datuk Melani, meminta agar pengelolaan keuangan daerah jadi lebih baik kedepannya, agar tidak terulang lagi kejadian yang sama.
Sementara, anggota Golbe lainnya, Yasmidi, mempertanyakan lebih dalam. Menurut dia, alasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan Pemprov dinilai tidak masuk akal.
“Apa kita hanya bergantung pada DBH, jadi patut dipertanyakan perencanaan anggaran yang sudah dibuat sebelumnya. Contohnya pekerjaan dengan dana DAK dan DAU yang ternyata juga ada yang belum dibayarkan, jadi mohon benar-benar dijelaskan,” papar Yasmidi.
Pada hearing ini sayangnya, pihak Golbe belum mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Karena ketidakhadiran Pj Bupati maupun Pj Sekda.
Karena dinilai hearing tersebut tidak akan menemukan jawaban yang konkrit, sehingga disepakati hearing ditunda dan akan kembali digelar pada Sabtu (25/1) mendatang.
Disisi lain, Ketua DPRD Benteng, Fepi Suheri, mengapresiasi atas langkah yang diambil oleh pihak Golbe. Menurutnya ini merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap kabupaten Benteng.
“Saya sangat mengapresiasi langkah ini, menunjukkan sikap kecintaan kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, kita sama-sama mengawasi pemerintahan kabupaten ini,” sampai Fepi saat memimpin hearing di hadapan para aktivis.
Fepi merasa yakin dan percaya, akan ada kemajuan yang signifikan pada Kabupaten Bengkulu Tengah kedepan. Lebih makmur dan lebih maju dari sekarang.
Tampak hadir dalam hearing, Wakil Ketua II, Romli yang mendampingi Ketua DPRD, beberapa anggota DPRD lainnya, Kepala Bappeda, Tonny, Kepala BKD, Lili, Sekretaris Dewan dan beberapa ASN Pemkab Benteng lainnya. (Ary)
