Menu

Mode Gelap
Anggota DPRD DKI, Syafi Djohan Serap Aspirasi Warga Kemanggisan Jakarta Barat 6 Tersangka Sindikat Rekening Judol di Cengkareng Positif Konsumsi Sabu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kota Baru Prioritaskan Lansia Menguak Sejarah Kerupuk, Camilan Renyah Berusia Seabad Kampanyekan Mas Pram-Bang Doel, JAKARTADIL Jelajahi Kelurahan Rawa Buaya Manfaat Sehat Biji Nangka, Camilan Bergizi untuk Kesehatan dan Kecantikan

SJ News

DPR Dinilai Tak Perlu Tambah Komisi Meski Kementerian Bertambah

badge-check


Gedung DPR Perbesar

Gedung DPR

Satujuang- Analisis komunikasi Khafidlul Ulum, Direktur Eksekutif Era (Erapol) , menilai bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak perlu menambah jumlah komisi.

Meskipun hal ini ada penambahan dalam kabinet dan Wakil Gibran Rakabuming Raka.

Ia berpendapat bahwa banyak memiliki tugas yang saling berkaitan, sehingga tidak diperlukan komisi baru.

Khafidlul mengungkapkan bahwa penambahan komisi akan mengakibatkan pemborosan anggaran, mencakup biaya sekretariat, rapat, konsumsi, dan lainnya.

Misalnya, ia menyebutkan bahwa Komisi XIII akan bermitra dengan beberapa dan lembaga yang terkait dengan hukum, seperti Hukum dan HAM, Imigrasi, dan LPSK.

Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa cukup Komisi III yang menangani isu-isu tersebut. Lebih lanjut, Khafidlul menekankan bahwa efektivitas kerja DPR tidak ditentukan oleh jumlah komisi.

Tetapi oleh kinerja anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Ia menyarankan agar DPR membatalkan rencana penambahan komisi dan pembentukan Badan Aspirasi, mengingat tugas utama DPR adalah mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa DPR telah sepakat untuk menambah alat kelengkapan dewan (AKD) menjadi 13 komisi, sejalan dengan penambahan di mendatang.

Ia menekankan bahwa pembentukan AKD baru bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja DPR.(Red/antara)

Trending di SJ News