Satujuang, Jakarta — Polda Metro Jaya mengalihkan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8/25) menyusul aksi unjuk rasa yang diikuti ratusan pelajar, aktivis sipil, dan pengemudi ojek online.
Aksi digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan sejumlah tunjangan anggota DPR RI yang disebut-sebut mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Untuk meredam potensi kepadatan dan menjaga keamanan, petugas lalu lintas menutup sementara akses dari Semanggi menuju depan Gedung DPR dan mengalihkan kendaraan ke arah Gerbang Pemuda serta Jalan Asia Afrika.
Rute TransJakarta di depan gedung tersebut tetap dilayani, namun dengan pengoperasian terbatas.
Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados, menyatakan pengalihan itu dilakukan guna mengantisipasi kemacetan dan meminimalkan kontak antara massa aksi dan arus kendaraan.
Aksi yang mengatasnamakan “Revolusi Rakyat Indonesia” menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, permintaan transparansi pendapatan legislator, penolakan terhadap RKUHAP, serta dorongan pengusutan dugaan pelanggaran HAM dan korupsi.
Dalam beberapa momen, demonstrasi memanas ketika massa mencoba menerobos barikade polisi, aparat melaporkan adanya perusakan barikade beton, penyiraman pagar dengan oli, serta pelemparan batu dan bambu runcing ke arah petugas.
Sebagai respons, aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang mulai merangsek ke jalur tol dalam kota.
Gangguan arus lalu lintas tercatat di sejumlah titik, antara lain Jalan Gatot Subroto dan akses menuju Slipi.
Sekitar 1.250 personel gabungan dari TNI, Polri, dan institusi Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan situasi.
Petugas juga menutup sementara beberapa akses tol dan melakukan pengalihan kendaraan sesuai kebutuhan.
Di media sosial, seruan aksi semakin meluas setelah beredar pemberitaan terkait besaran tunjangan baru anggota DPR periode 2024–2029, yang menurut sejumlah sumber diperkirakan melebihi Rp100 juta per bulan, kenaikan yang dinilai publik berasal dari akumulasi beberapa tunjangan, termasuk tunjangan perumahan yang disebut menembus angka Rp50 juta per bulan.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengakui adanya penyesuaian sejumlah tunjangan, dan menjelaskan kenaikan bersifat akumulatif pada beberapa pos seperti tunjangan beras, bensin, serta tunjangan lainnya.
Robby menegaskan aparat terus memantau perkembangan massa dan berkoordinasi dengan TransJakarta untuk opsi pengalihan rute jika situasi memerlukan.
Polda juga mengimbau pengendara untuk mencari jalur alternatif dan mengikuti petunjuk petugas di lapangan hingga kondisi kembali normal. (AHK)
