Baru Dipasang Sudah Mati, Proyek LPJU Lebong Rp4,67 Miliar Disorot

Lebong, Satujuang.com – Pelaksanaan proyek LPJU Lebong pada Tahun Anggaran (TA) 2026 dengan total nilai mencapai Rp4.679.528.841 atau sekitar Rp4,67 miliar mulai menjadi sorotan tajam setelah rencana pelaporan dugaan penyimpangan anggaran mencuat ke publik.

Laporan mengenai kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang tersebar di empat kecamatan tersebut disampaikan oleh Aan Ade Putra selaku Divisi Hukum IPKL.

Dalam materi laporannya, Aan menyoroti berbagai kejanggalan mulai dari proses pengadaan melalui sistem e-katalog dan pengadaan langsung, dugaan pengondisian paket pekerjaan, potensi penggelembungan harga (mark-up), hingga kualitas lampu yang terpasang di lapangan.

“Yang kami laporkan adalah dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan pemeliharaan LPJU TA 2026. Total nilai paket yang menjadi sorotan mencapai Rp4,67 miliar,” demikian pokok laporan yang disampaikan Aan.

Berdasarkan dokumen yang dihimpun pelapor, anggaran proyek LPJU Lebong tersebut terbagi ke dalam enam paket pekerjaan yang dialokasikan melalui dua tahap penganggaran, yakni APBD Murni dan APBD Perubahan TA 2026.

Pada tahap APBD Murni, tercatat paket pemeliharaan LPJU yang dikerjakan oleh CV Inter Nusa Kreasindo dengan nilai kontrak sebesar Rp2.550.100.345.

Selain pekerjaan fisik tersebut, terdapat pula paket pengawasan LPJU oleh CV Arch Studio senilai Rp79.947.750 serta paket perencanaan LPJU lanjutan oleh CV Dinamika Consultant dengan nilai Rp69.990.606.

Sementara itu, pada tahap APBD Perubahan TA 2026, kembali dianggarkan paket pengadaan atau pemeliharaan LPJU lanjutan yang dikerjakan oleh Solarindo Jaya dengan nilai kontrak Rp1.848.483.000.

Pada tahap perubahan ini juga tercantum paket pengawasan LPJU oleh CV Dinamika Consultant senilai Rp69.990.606 serta paket perencanaan LPJU oleh CV Griya Teknik senilai Rp61.007.450.

Pelapor mempertanyakan pola pemecahan enam paket pekerjaan tersebut, termasuk mekanisme penentuan penyedia barang dan jasa serta kewajaran nilai anggaran pada masing-masing kegiatan.

Aan turut menyoroti pemanfaatan sistem e-katalog untuk paket pekerjaan bernilai miliaran rupiah serta mekanisme pengadaan langsung pada sejumlah paket perencanaan dan pengawasan yang dinilai perlu diperiksa kesesuaiannya dengan aturan pengadaan pemerintah.

Ia menduga terdapat potensi pengondisian penyedia sejak tahap awal, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak independen, hingga indikasi penggelembungan harga dan aliran komitmen fee.

Sorotan terhadap proyek LPJU Lebong semakin menguat menyusul temuan lapangan pada Kamis (19/11) di Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, ketika satu unit lampu penerangan jalan yang baru dipasang mendadak tidak berfungsi.

Pelapor mengungkapkan bahwa lampu jalan tersebut baru kembali dipasang oleh pihak rekanan setelah warga melayangkan protes melalui media sosial.

Insiden matinya lampu yang baru terpasang itu memunculkan tanda tanya besar terkait mutu material yang digunakan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta fungsi pengawasan selama masa pelaksanaan proyek.

Merujuk keterangan Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Dinas PUPR Kabupaten Lebong, Eldi Satria, yang dikutip pelapor dari pemberitaan media massa, pemasangan LPJU tahap awal mencakup 230 titik dengan pagu sekitar Rp2,55 miliar.

Sebaran pemasangan tahap awal tersebut meliputi empat wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Amen, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, dan Kecamatan Bingin Kuning, sebelum akhirnya bertambah melalui APBD Perubahan hingga total keseluruhan paket mencapai sekitar Rp4,67 miliar.

Adapun masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung selama 90 hari kalender terhitung sejak 5 Agustus hingga 2 November 2026 dan diklaim telah rampung 100 persen pada November 2026.

Kendati demikian, klaim penyelesaian pekerjaan secara administratif tersebut dinilai wajib diuji langsung melalui pemeriksaan fisik di lapangan guna memastikan fungsi lampu, kualitas komponen, serta kepatuhan terhadap spesifikasi kontrak.

Aan juga mempersoalkan kewajaran nilai anggaran pengadaan LPJU tingkat kabupaten tersebut apabila dibandingkan dengan realisasi pengadaan lampu jalan di tingkat pemerintah desa yang berkisar antara Rp7 juta hingga Rp10 juta per unit.

Meski perbandingan harga satuan itu dapat menjadi pintu masuk penelusuran, pembuktian ada atau tidaknya penggelembungan harga tetap harus memperhitungkan spesifikasi teknis tiap paket, mulai dari jenis dan kapasitas lampu, konstruksi tiang, jaringan instalasi, komponen pendukung, hingga biaya pemasangan.

Melalui laporan ini, Aan mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh dari tahap perencanaan, penyusunan HPS, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pemeriksaan hasil akhir pekerjaan, termasuk menelusuri potensi komitmen fee dan kerugian keuangan negara.

Hingga berita ini disusun, Kabid Perhubungan Dinas PUPR Kabupaten Lebong Eldi Satria belum ada memberikan penjelasan resmi.

Redaksi Satujuang.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Eldi Satria, Dinas PUPR Kabupaten Lebong, CV Inter Nusa Kreasindo, Solarindo Jaya, CV Arch Studio, CV Dinamika Consultant, maupun CV Griya Teknik terkait proses pengadaan, nilai kontrak, spesifikasi barang, dan realisasi pekerjaan di lapangan.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *