Bengkulu, Satujuang.com – Aksi sujud Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid di hadapan perwakilan mahasiswa membawa pesan kuat tentang komitmen pembenahan dan tanggung jawab moral institusi kepolisian di mata publik.
Gestur rendah hati pimpinan Polda Bengkulu tersebut kini menjadi tolok ukur baru bagi masyarakat untuk menagih keseriusan aparat penegak hukum dalam menuntaskan skandal korupsi penerimaan Pegawai Harian Lepas (PHL) Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
Momen bersujud itu dilakukan Yudhi saat agenda silaturahmi jajaran pimpinan Polda Bengkulu bersama organisasi kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Cipayung Plus di Cafe Golf, Kota Bengkulu, pada Kamis (19/11/26).
Dalam pertemuan tersebut, Yudhi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas ulah tidak patut oknum jenderal Polri di tingkat pusat dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Sebagai pimpinan Polda Bengkulu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan peristiwa ini menjadi evaluasi bagi Polri, karena apa yang dilakukan oknum-oknum tersebut seharusnya tidak terjadi,” ujar Yudhi di hadapan perwakilan mahasiswa.
Ia juga menegaskan bahwa pengabdian institusi Polri selama 80 tahun menjaga keamanan negara tidak seharusnya tercoreng oleh ulah segelintir oknum, sekaligus berkomitmen menjaga profesionalitas jajaran di wilayah Provinsi Bengkulu.
Semangat evaluasi dan pembersihan internal yang disampaikan Kapolda Bengkulu itu beriringan dengan langkah tegas Kapolri baru Jenderal Pol Suyudi Ario Seto yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 lalu.
Sehari sebelum pertemuan Kapolda bersama mahasiswa, tepatnya pada Rabu (18/11/26), Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 guna memastikan setiap pelanggaran etik perwira tinggi dapat diproses tanpa pandang bulu.
Dalam agenda transformasi Polri yang dirilis melalui kanal resmi kepolisian, Suyudi menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat dan temuan pengawasan wajib bermuara pada tindakan nyata.
“Perlindungan pelapor dan hasil, temuan pengawasan harus berujung pada koreksi, konsekuensi, pemulihan, dan pencegahan berulang,” tegas Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam komitmen penguatan pengawasan Polri.
Pesan moral dari pucuk pimpinan Polri dan Kapolda Bengkulu inilah yang kini dinantikan pembuktiannya oleh elemen masyarakat sipil di Bumi Rafflesia terkait kelanjutan penyidikan korupsi Perumda Tirta Hidayah.
Tiga hari sebelum aksi sujud Kapolda tersebut, tepatnya pada Senin (16/11), massa Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi dan Mapolda Bengkulu.
Dalam pernyataan sikap yang diteken Ketua FABB Herman Lufti dan Koordinator Lapangan Dedi Mulyadi pada momentum Hari Jadi Provinsi Bengkulu ke-58 itu, massa mendesak Polda Bengkulu mengusut tuntas aktor lain di balik suap rekrutmen PHL PDAM Kota Bengkulu.
Berdasarkan berkas dakwaan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bgl, praktik rekrutmen ilegal 117 PHL periode 2023 hingga Mei 2025 telah menghimpun pungutan Rp9.561.500.000 dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp5.339.945.959.
Sejauh ini, proses hukum baru menjerat tiga mantan petinggi internal perusahaan pada kluster pertama dan empat mantan staf broker internal pada kluster kedua.
Bahkan dalam nota pembelaan terdakwa Yanwar Pribadi pada 12 Mei 2026 lalu, tim penasihat hukum turut memohonkan pengembalian barang bukti nomor 1 sampai 891 kepada penyidik guna kepentingan pengembangan perkara terhadap pelaku lain di luar lingkaran direksi.
Publik di Bengkulu kini menanti apakah pesan ketulusan dan evaluasi dalam aksi sujud Kapolda Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid akan diterjemahkan penyidik Tipidkor dengan membongkar tuntas aliran dana serta pihak eksternal yang masih belum tersentuh dalam skandal Perumda Tirta Hidayah.
(Red)







