Seluma, Satujuang.com — Pengerjaan fisik lanjutan sarana dan prasarana pendukung dalam proyek gedung Kejari Seluma yang menelan anggaran sekitar Rp6 miliar dipastikan molor dari jadwal penyelesaian kontrak kerja.
Menyikapi keterlambatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seluma resmi memberlakukan sanksi denda keterlambatan kepada pihak rekanan pelaksana.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Seluma, M Syaifullah, mengungkapkan bahwa sebagian besar konstruksi fisik yang bersumber dari APBD murni tahun anggaran 2026 itu sejatinya telah dikerjakan, namun masih menyisakan tahap penyelesaian akhir atau finishing.
“Untuk pembangunan lanjutan di Kejari Seluma sudah melampaui waktu kontrak, sehingga kita mengenakan denda,” ungkap M. Syaifullah saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/26).
Ia menegaskan bahwa meski pekerjaan di lapangan tinggal menyisakan tahap finishing, sanksi denda tetap wajib dijatuhkan kepada kontraktor pelaksana, yakni CV Anisah Putri Selatan.
Menurutnya, progres fisik yang nyaris tuntas tidak serta-merta menghapus tanggung jawab kontraktual rekanan atas keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan.
Adapun item pekerjaan dalam paket proyek gedung Kejari Seluma tersebut meliputi pembangunan pelapisan tebing di sekitar area kantor, pembangunan pagar dan gapura, penataan halaman, serta pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Walaupun fisiknya sudah terselesaikan, tetapi finishing-nya tetap dikenakan denda kepada rekanan ini,” tegas Kepala Dinas PUPR Seluma tersebut.
Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025, penyedia yang lalai memenuhi tenggat kontrak wajib dijatuhi sanksi administratif mulai dari denda keterlambatan, pemutusan kontrak, hingga pencantuman dalam daftar hitam (blacklist).
Selain menyoroti keterlambatan proyek gedung Kejari Seluma, M Syaifullah memaparkan bahwa realisasi fisik seluruh paket kegiatan yang bersumber dari APBD murni tahun anggaran 2026 secara keseluruhan telah menyentuh angka 90 persen.
Dalam waktu dekat, Dinas PUPR Seluma dijadwalkan menggelar Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama terhadap sejumlah paket konstruksi yang telah rampung 100 persen, salah satunya pekerjaan pelapis tebing dan box di Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo.
“Pembangunan yang bersumber dari APBD murni mayoritas sudah 90 persen, namun masih ada tahap finishing,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk paket pembangunan fisik yang bersumber dari APBD Perubahan 2026, progres pengerjaan di lapangan tercatat baru mencapai kisaran 60 persen.
Melihat mepetnya sisa waktu efektif menjelang tutup tahun anggaran, Dinas PUPR Seluma telah melayangkan surat peringatan dan imbauan percepatan kepada seluruh rekanan agar menambah tenaga kerja maupun jam lembur di lapangan.
“Kita juga menyurati rekanan agar pekerjaan bisa tepat waktu diselesaikan, mengingat saat ini sudah di penghujung tahun,” pungkasnya.
(da)








besar juga dana hiba nya 6 m