Seluma, Satujuang.com – Pelaksanaan proyek revitalisasi SDN 80 Seluma di Desa Rimbo Besar, Kecamatan Semidang Alas Maras, menuai sorotan tajam dari pemerintah desa dan masyarakat setempat.
Pekerjaan fisik yang menyerap anggaran negara senilai Rp887,25 juta tersebut diduga menyimpang dari petunjuk teknis pelaksanaan program pembenahan satuan pendidikan.
Kecurigaan publik mencuat setelah ditemukan dugaan pemasangan keramik lantai baru yang langsung ditumpuk di atas keramik lama tanpa pembongkaran dasar, atau metode tile on tile.
Metode tambal tumpuk tersebut disinyalir diterapkan pada lima unit ruang kelas belajar serta area teras gedung sekolah.
Praktik pengerjaan ini dinilai bertentangan dengan standar mutu konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 55 Tahun 2025.
Kepala Desa Rimbo Besar, Salpiman, mengaku sangat menyayangkan temuan pengerjaan fisik yang dinilai mengabaikan spesifikasi teknis di wilayahnya tersebut.
“Sebenarnya saya tahu dari warga dan tukang langsung, lima ruang belajar dan teras dipasang keramik di atas keramik. Saya pernah mengingatkan, tapi ya seperti ini jadinya,” sesal Salpiman, Selasa (10/11/26).
Salpiman mengaku kecewa lantaran fasilitas pendidikan tersebut dibangun menggunakan uang rakyat untuk kenyamanan belajar generasi penerus desa dalam jangka panjang.
“Saya sangat kecewa karena yang menjadi penerima manfaat utama pembangunan ini adalah warga desa saya sendiri,” tambahnya.
Selain masalah mutu pasangan keramik, proyek revitalisasi SDN 80 Seluma ini juga disorot akibat minimnya penyerapan tenaga kerja warga setempat.
Pelaksanaan proyek dituding mengabaikan prinsip padat karya yang semestinya memberdayakan masyarakat lingkungan sekolah, karena justru didominasi pekerja dari luar daerah.
“Setahu saya pekerja lokal kita itu hanya tiga orang, selebihnya didatangkan dari luar desa bahkan luar kabupaten,” ungkap Salpiman membeberkan fakta lapangan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala SDN 80 Seluma Gusnan membenarkan bahwa sekolah yang dipimpinnya tengah merealisasikan bantuan fisik revitalisasi sarana pendidikan.
Namun, Gusnan berdalih bahwa urusan teknis sepenuhnya ditangani oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang dibentuk secara mandiri oleh pihak sekolah.
“Kalau masalah pengelola ada panitia yang sudah dibentuk P2SP, tidak pakai kontraktor karena swakelola, dan ada pekerja lokal jadi panitia dan tukang,” jelas Gusnan singkat.
Keterangan kepala sekolah tersebut dinilai belum menjawab kejanggalan metode tile on tile maupun pembuktian proporsi pekerja lokal sesuai petunjuk operasional swakelola.
Dinas Pendidikan dan Pengawas Teknis Kabupaten Seluma kini didesak turun ke lokasi guna menguji kelaikan fisik bangunan sebelum berpotensi menjadi temuan pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara.
(da)
