Seluma, Satujuang.com – Persoalan tunggakan pembayaran proyek kembali mencuat di Kabupaten Seluma. Vendor instalasi listrik dan pipa melakukan penyegelan paksa di lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penyegelan sistem electrical dan plumbing ini dilakukan di kawasan Simpang Enam Tais, Senin (11/5/26).
Langkah ini dipicu oleh tagihan senilai Rp4 miliar yang belum dibayar.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah pekerja memasang segel pada fasilitas instalasi vital.
Tindakan ini merupakan bentuk protes keras vendor terhadap kontraktor utama proyek tersebut.
Supervisi Lapangan PT Pesona, Tedy Agus, menyatakan pihaknya telah berulang kali meminta kejelasan. Namun, hingga kini PT Adhi Karya selaku kontraktor utama belum memberikan kepastian.
“Jumlah tagihan dengan total kurang lebih Rp4 miliar tersebut seharusnya dibayarkan pada Februari lalu, namun hingga kini belum ada kejelasan,” ujar Tedy Agus.
Tedy menegaskan bahwa penyegelan dilakukan agar ada tekanan nyata bagi pihak kontraktor. Ia menuntut kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran yang telah tertunda selama tiga bulan.
Menurut Tedy, kejadian serupa bukan pertama kali dialami oleh pihaknya. Pada proyek sebelumnya, pembayaran baru dicairkan setelah vendor melakukan tindakan penyegelan fasilitas secara fisik.
“Setelah dilakukan penyegelan, baru dilakukan pembayaran oleh pihak Adhi Karya. Kami tidak mengetahui pasti kendala hingga pembayaran kepada vendor belum diselesaikan,” tambahnya.
Tedy menyebut ada informasi bahwa pihak PU sebenarnya telah melakukan pembayaran kepada PT Adhi Karya.
Namun, hak vendor pelaksana justru belum juga dituntaskan hingga saat ini.
Hingga berita ini diterbitkan, PT Adhi Karya belum memberikan keterangan resmi terkait alasan keterlambatan.
Media masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan berimbang.
Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena menyangkut fasilitas strategis pelayanan gizi masyarakat.
Keterlambatan pembayaran dinilai berpotensi besar mengganggu kelancaran operasional pelayanan di daerah tersebut.
Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan berdampak pada keberlanjutan proyek pemerintah lainnya.
Publik berharap ada solusi cepat agar pelayanan masyarakat tidak terhambat. (da)
