Satujuang, Bengkulu– Janji pemerintahan pusat untuk memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan tampak jauh dari kenyataan di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
Hingga akhir Juni 2025, sebanyak 182 kepala desa beserta perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih menjerit, mereka belum menerima gaji sejak Januari 2025.
Tak hanya itu, terdapat laporan bahwa lima desa lainnya bahkan belum menerima pembayaran sejak tahun 2024.
Kondisi ini menyebabkan lumpuhnya sebagian besar pelayanan dasar di desa, termasuk operasional pemerintahan, kegiatan keagamaan, program PKK, hingga pelayanan sosial masyarakat.
“Kami tetap melayani masyarakat tapi tidak punya dana operasional sama sekali,” kata seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya, Kamis (26/6/25).
Situasi ini sempat memuncak pada unjuk rasa ratusan kepala desa dan perangkatnya pada Selasa (3/6/25), di halaman Kantor Bupati Seluma.
Mereka menuntut agar hak mereka segera dibayarkan dan meminta kejelasan atas keterlambatan yang sudah berlangsung setengah tahun lamanya, mereka bahkan mengancam akan mogok kerja
Bupati Seluma, Teddy Rahman, yang menemui massa pengunjuk rasa menyatakan bahwa keterlambatan terjadi karena transfer dana dari pemerintah pusat baru masuk satu minggu sebelumnya.
“Transfer daerah baru masuk satu minggu lalu. Ada 182 desa yang sudah ajukan Dana Desa (DD), ada sisa 60 desa yang belum ajukan, 26 desa sudah dicairkan di muka, lalu hari ini 70 desa ditransfer lagi. Inilah proses yang harus dipahami, tidak bisa serentak sama-sama karena keuangan daerah dalam kondisi tidak baik,” ujar Teddy di hadapan para kades.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah kabupaten sedang melakukan penataan ulang keuangan daerah. Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak menjawab akar persoalan.
Beberapa sumber internal di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyebutkan bahwa dana yang masuk belum sepenuhnya sesuai dengan yang dianggarkan.
Kabupaten Seluma seharusnya menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp17,63 miliar, namun belum jelas berapa yang telah diterima dan disalurkan.
Kondisi ini semakin memperparah krisis kepercayaan antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa.
Bahkan, komunikasi resmi melalui grup WhatsApp antara perangkat desa dan BKD kini dibatasi hanya untuk admin, sehingga aspirasi maupun pertanyaan dari desa tidak bisa disampaikan secara terbuka.
Situasi ini menjadi kontras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan penguatan desa sebagai program prioritas nasional.
Di Seluma, desa justru menjadi korban dari ketidaktepatan tata kelola anggaran dan lambannya distribusi dana. (Red)
Dana desa dan kepala desa bagusnya di hapuskan,,,azas manfaatnya juga kurang bermanfaat ,,