Satujuang, Jakarta – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, merespon inisiatif ratusan purnawirawan TNI yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pernyataan tersebut disampaikan usai AM Hendropriyono menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur, Jakarta pada Sabtu (26/4/25).
Hendropriyono menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi dan pendapat adalah hak setiap warga negara.
“Negeri ini kan menjamin kebebasan berpendapat. Kalau masyarakat termasuk para purnawirawan ingin menyampaikan usulan, itu sah-sah saja,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ungkapan aspirasi dari purnawirawan cenderung terukur dan tetap berada dalam bingkai Pancasila serta UUD 1945.
Mengenai stabilitas nasional, Hendropriyono mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan disiplin sosial.
“Yang utama ialah menjaga stabilitas nasional dan menegakkan disiplin sosial,” pungkasnya.
Dikabarkan sebelumnya, Surat usulan pergantian Wapres tersebut sudah ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Salah satu poinnya, menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, yang dianggap melanggar prosedur hukum MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Menjawab inisiatif para purnawirawan tersebut, Jenderal (Purn) Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto bidang Politik dan Keamanan menyatakan, Presiden belum dapat memberi respons langsung.
“Sebagai Kepala Negara, beliau tidak bisa spontan merespons usulan lembaga lain,” jelas Wiranto usai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4). (AHK)
