Bengkulu – Yayasan Penjaga Pantai dan Hutan Tropis Bengkulu (PPHTB) meminta agar pihak Provinsi ambil peran dalam proyek pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Hal ini diutarakan Ketua Umum PPHTB, Rahman Thamrin menyikapi rencana pelaksanaan proyek yang akan menggunakan dana besar dari negara itu agar berjalan sebagaimana mestinya.
“Rencananya kita akan temui Pj Gubernur Bengkulu dalam rangka melaksanakan program kerja Tim Kerja Yayasan PPHTB yang peduli atas mandeknya ekonomi provinsi Bengkulu dampak dangkalnya alur keluar masuk kapal di Pelabuhan Pulau Baai,” terang Pak RT panggilan akrabnya, Kamis (19/12/24).
Dalam pertemuan itu, Pak RT berharap dapat dilakukan kajian-kajian tentang proyek pengerukan alur di Pulau Baai, agar Pemda Provinsi bisa masuk dalam manajamen proyek, sehingga bisa turut melibatkan pihak lokal dalam pekerjaan besar itu.
Untuk menghindari adanya komplain dari pihak pengusaha lokal, karena biaya pengerukan tersebut juga sangatlah mahal mencapai Rp650 miliar ditambah lagi jika daerah dumping pasirnya berjarak 5 mil di tengah laut.
“Kita menyarankan agar dumping area (pembuangan) pasir diletakkan di darat, di lahan milik Pelindo karena masih sangat luas. Jika pasirnya dibuang 5 mil di tengah laut, pasti akan memakan biaya tambah tinggi lagi,” ujarnya.
PPHTB juga akan terus mendesak pihak Pemprov Bengkulu untuk memastikan ketersediaan dana di Kementrian Perhubungan untuk proyek tersebut dan agar pengerukan cepat dilaksanakan karena sudah berlarut-larut cukup lama.
Kondisi ini menyangkut masalah ekonomi Bengkulu, matinya ekonomi Provinsi Bengkulu. Pemprov juga diminta agar segera mengambil langkah emergency demi kepentingan kemajuan ekonomi Provinsi Bengkulu.
Pihak PPHTB juga meminta agar 3 Proyek besar yakni pengerukan alur, penutupan secara permanen tanggul yang jebol dan pembuatan penahan ombak berjalan bersamaan.
“Akan sia-sia jika alur diperbaiki sementara tanggul yang jebol tidak diperbaiki, sebab pasir akan masuk lagi. Ini akan melahirkan dampak yang besar karena kapal pengangkut BBM, angkutan logistik niaga umum dan lainnya, semua itu tidak bisa masuk kedalam kolam pelabuhan Pulai Baai jika tidak segera diselesaikan,” pungkas Pak RT. (red)
