Satujuang, Jakarta-Pemerintah memastikan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 fokus pada lulusan baru dengan sistem ujian fleksibel.
Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyatakan kebijakan ini bertujuan mendorong regenerasi di lingkungan birokrasi Indonesia.
Rini menjelaskan kementeriannya sedang menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sambil menghitung kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).
“Ke depannya saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian daripada birokrasi,” jelas Rini di Jakarta.
Setiap kementerian dan lembaga telah diminta melakukan analisis kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan.
Langkah ini diambil guna memastikan regenerasi jabatan yang memerlukan tambahan tenaga kerja baru berjalan efektif, terutama pada instansi yang baru terbentuk.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) merencanakan terobosan besar pada sistem seleksi CPNS periode 2025–2026.
Zudan Arif Sulaiman, Kepala BKN, mengungkapkan ujian tidak akan digelar serentak secara nasional. Ini bertujuan menekan biaya operasional yang dinilai terlalu tinggi.
Zudan menyebutkan biaya seleksi pada periode sebelumnya mencapai Rp1,1 triliun untuk menguji 6,6 juta peserta.
Skema baru memberikan fleksibilitas bagi peserta mengikuti ujian kapan saja dalam periode tertentu sesuai kesiapan masing-masing. Sistem ini mirip dengan sertifikasi TOEFL.
Hasil ujian CPNS dikabarkan berlaku hingga dua tahun. Ini memungkinkan peserta yang belum lolos pada formasi tertentu mencoba kembali tahun berikutnya tanpa mengulang seluruh proses ujian dari awal.
Berdasarkan data seleksi sebelumnya, terdapat sejumlah instansi yang minim pelamar namun menawarkan gaji kompetitif. Instansi berikut tercatat sepi peminat pada pendaftaran terakhir:
- Setjen Komnas HAM dengan 38 formasi menawarkan estimasi gaji tertinggi Rp12,5 Juta.
- Kemenpan RB dengan 61 formasi menawarkan estimasi gaji tertinggi Rp12,29 Juta.
- BRIN (Peneliti Ahli Muda) dengan 500 formasi menawarkan estimasi gaji tertinggi Rp11 Juta.
- BPIP dengan 53 formasi menawarkan estimasi gaji tertinggi Rp9,93 Juta.
- Kemenko Polhukam dengan 86 formasi menawarkan estimasi gaji tertinggi Rp9 Juta.
Calon pelamar diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan umum, di antaranya berkewarganegaraan Indonesia dan berusia 18 hingga 35 tahun.
Khusus untuk posisi dokter atau dosen, batas usia maksimal dapat mencapai 40 tahun.
Berikut adalah persyaratan lainnya:
- Pendidikan minimal D3, S1, atau S2 sesuai kualifikasi formasi.
- Sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat.
- Menyiapkan dokumen digital seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan pas foto terbaru.
Tahapan seleksi tetap terdiri dari verifikasi administrasi dan Seleksi Kompetensi Dasar.
(SKD) menggunakan sistem CAT, dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Seluruh pengumuman resmi akan dilakukan secara transparan melalui portal SSCASN. (Red)
