Satujuang, Bogor- Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan penangguhan sementara lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan.
Dilansir dari Antara, langkah ini diambil untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi, sehingga program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Saya langsung cek. Panggil Kepala BGN dan saya terus cross-check,” ujar Presiden Prabowo, Kamis (19/3/26), dalam sesi tanya jawab di kediamannya di Hambalang.
Kebijakan tersebut bukan berarti menghentikan program, melainkan bagian dari proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh setelah menerima berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
Pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik, justru menjadikannya bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program yang menyangkut masa depan generasi bangsa.
“Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” lanjut Presiden.
Penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
“Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya,” kata Presiden.
Sebanyak 1.030 dapur telah ditangguhkan, dan pemerintah kini menerapkan sistem standarisasi serta sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG.
Setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai standar, dan akan ditangguhkan jika tidak beres.
Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik, menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan.
“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tegas Presiden.
Ia menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program, yakni meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, serta memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. (Red)
