Satujuang, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan usulan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia agar Pilkada dilakukan melalui DPRD untuk menekan ongkos politik dan perilaku money politics.
Usulan tersebut muncul sebagai respons atas tingginya biaya politik di Indonesia akibat penerapan sistem pemilihan umum langsung.
Prabowo menyoroti bahwa praktik demokrasi perwakilan semacam ini juga diterapkan di banyak negara maju.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Presiden Prabowo saat berpidato pada acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12/25).
Prabowo menambahkan bahwa sistem serupa diterapkan oleh sejumlah negara, seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.
“Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” sambungnya.
Selain soal sistem Pilkada, Prabowo juga menyarankan agar politik di Indonesia harus berpegang pada prinsip gotong royong setelah proses pemilu selesai.
“Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan: persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” tegasnya.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga menegaskan kembali gagasannya agar kepala daerah sebaiknya dipilih melalui legislatif, yaitu oleh DPRD.
Bahlil menjelaskan bahwa setelah sempat menuai pro dan kontra serta melalui kajian mendalam, “alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua,” jelas Bahlil.
Ia menekankan pentingnya Indonesia menemukan formula demokrasi yang tepat agar politik tidak hanya ditentukan oleh orang-orang berduit.
“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik,” pungkas Bahlil. (Red)
