Satujuang, Pati – Ratusan warga Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi di depan kantor DPRD setempat pada Jumat (19/9/25) untuk menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo.
Massa yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu (MPB) menilai kepemimpinan Sudewo bersifat arogan dan menyuarakan dugaan praktik korupsi yang menurut mereka harus ditindaklanjuti.
Aksi dimulai dengan orasi dan pembacaan tuntutan. Salah satu orator, Supriyono, menyerukan konsolidasi warga untuk menuntut pemakzulan bupati.
“Mari kita berjuang bersama-sama untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Jangan lupa berdoa bersama-sama semoga tuntutan kita terkabulkan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan imbauan agar demonstrasi berlangsung damai dan tertib.
“Ingat, demo harus dilakukan dengan damai, santun, dan sopan. Jangan anarkis. Mari kawal aspirasi masyarakat dengan damai,” tambah Supriyono.
Dalam aksi tersebut, Tim Advokasi MPB yang dipimpin oleh Tristoni menyatakan telah mengumpulkan sejumlah bukti yang menunjukkan indikasi penggembosan dalam kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati.
Menurut Tristoni, bukti-bukti dan informasi tersebut belum dapat disampaikan secara rinci di lokasi aksi dan akan dipaparkan secara resmi di kantor tim advokasi.
“Ya, karena kita menemukan ada bukti-bukti dan informasi yang kita dapatkan, tapi tidak bisa kami sampaikan di sini. Kalau mau, nanti bisa disampaikan di kantor,” katanya.
Tristoni menyoroti sikap pasif beberapa anggota Pansus saat proses kerja berlangsung.
Ia menyebutkan kader dari sejumlah partai termasuk Gerindaria, Golkar, dan NasDem tidak aktif dalam mengajukan pertanyaan atau menggali informasi selama sidang berlangsung, sehingga muncul dugaan adanya upaya penggembosan.
Pernyataan ini disampaikan sebagai penjelasan mengapa tim advokasi menilai proses pengawasan DPRD belum berjalan maksimal.
Meski demikian, Tristoni menegaskan MPB tetap berpegang pada tiga tuntutan utama yang telah mereka sampaikan kepada DPRD Pati dan menuntut agar lembaga legislatif mengutamakan kepentingan publik.
“Yang penting, kita menuntut agar DPRD Pati tetap ‘on the track’ dan mementingkan kepentingan rakyat Pati. Karena DPRD Pati merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Pati, bukan Dewan Pengkhianat Rakyat Pati,” tegasnya.
Hingga penutupan masa aksi, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bupati atau DPRD Pati yang menanggapi tuntutan massa.
MPB menyatakan akan melanjutkan langkah advokasi dan membuka ruang bagi penyampaian bukti lebih rinci kepada publik melalui saluran resmi mereka. (AHK)
