Satujuang- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa belanja bantuan sosial (bansos) telah mencatat peningkatan signifikan sebesar 12,7%.

Hal ini dibanding tahun sebelumnya, mencapai total Rp 70,5 triliun hingga Mei 2024.

Peningkatan ini menandai bansos sebagai pos anggaran terbesar, mengungguli belanja modal dalam alokasi anggaran pemerintah.

Kementerian Sosial mendominasi alokasi tersebut dengan Rp 37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Kementerian Kesehatan juga mendapat alokasi signifikan sebesar Rp 19,3 triliun untuk bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mencakup 96,8 juta peserta.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperoleh dana bansos sebesar Rp 11,9 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang akan menguntungkan 1,5 juta siswa dan 47 ribu mahasiswa.

Kementerian Agama juga berkontribusi dengan alokasi Rp 1,6 triliun untuk PIP dan KIP, khususnya bagi sekolah berbasis agama serta mahasiswa.

Di samping itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mencairkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk tanggap darurat bencana.

Realisasi belanja Kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 388,7 triliun atau 35,6 persen dari pagu, sementara belanja non K/L mencapai Rp 435,6 triliun.

Dengan demikian, peningkatan signifikan dalam belanja bansos ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengamankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang masih berlangsung.(Red/kumparan)