Satujuang- Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menerima Laporan Evaluasi Kinerja Pemprov Bengkulu untuk semester I tahun 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu.
Dalam evaluasi tersebut, BPKP menyoroti pentingnya perbaikan dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program Pemprov Bengkulu, terutama dalam menangani penurunan angka kemiskinan dan stunting.
“Hasil evaluasi ini akan menjadi acuan untuk menyesuaikan penganggaran guna mencapai target kinerja nasional, khususnya dalam hal menurunkan angka kemiskinan dan stunting,” ujar Rohidin, Selasa (23/7/24).
Faeshol Cahyo Nugroho, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, menambahkan bahwa evaluasi kinerja Pemprov Bengkulu menyoroti kualitas perencanaan dan penganggaran terkait upaya menurunkan angka kemiskinan dan stunting.
Evaluasi ini mengidentifikasi ruang perbaikan yang dapat dilakukan oleh Gubernur Rohidin dan kepala daerah di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu untuk mempercepat pencapaian target-target ini.
“Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen dengan target pemerintah untuk mencapai 14 persen pada tahun 2024,” jelasnya.
Sementara itu, angka kemiskinan nasional saat ini mencapai 9,36 persen dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen, dan target untuk angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen pada tahun 2024.(Adv/red)
