Menu

Mode Gelap
Latihan Pra Operasi Keselamatan Candi 2025 Digelar Polres Pekalongan Jumat Berkah Polsek Tegal Selatan Bagikan Ratusan Nasi Bungkus ke Warga Kejagung Tahan Eks Kepala Biro Bapepam Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya Perkara Utang SPPD Belum Selesai, Beredar Kabar Sekwan DPRD Provinsi Minta Mutasi Dugaan Kasus Korupsi di Pemkot Bengkulu Akan Dinyanyikan di Depan Kejari Program Cek Kesehatan Gratis Akan Segera Dimulai, Catat Tanggalnya

SJ News

Data Keluarga Jokowi, Menteri hingga WNI Dijual di Internet

badge-check


Ilustrasi Perbesar

Ilustrasi

Satujuang– Data keluarga Jokowi, Menteri hingga WNI di jual di Internet. Kasus ini semakin mempertegas betapa rentannya keamanan data di era digital, terutama dalam hal melindungi informasi sensitif warga negara.

Dikutip dari akun Bjorka yang di posting pada Rabu 18 September 2024, data pribadi yang di yakini milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), menteri, dan WNI lainnya dijual di forum internet dengan total nilai 6 juta NPWP, NIK, alamat , nomor ponsel dan email di jual belikan secara terbuka.

Konsultan keamanan siber Teguh Aprianto (@secgron) membenarkan kasus ini dalam cuitannya di platform X, Pihak penjual mengklaim data tersebut merupakan hasil kebocoran dari sistem pemerintah atau perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga negara. Dan untuk mengakses data tersebut, pengguna harus membayar dalam mata uang kripto yang sering di gunakan untuk menyembunyikan identitas penjual dan pembeli.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (@CCICPolri) pun menanggapi bocoran tersebut. “Halo netizen, terima kasih atas informasinya. Kami akan melakukan penyelidikan dan penyelidikan menyeluruh atas masalah tersebut, Jika ada informasi lebih lanjut yang perlu kami tindak lanjuti, silakan menghubungi kami melalui https://patrolisiber.id,” katanya.

Lebih lanjut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Pertanian DJP Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan pengusutan menyeluruh atas masalah tersebut. “Terkait informasi kebocoran data yang beredar, tim teknis DJP sedang melakukan penyelidikan menyeluruh, kata Dwi.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah di harapkan segera melakukan tindakan nyata. Di samping memperkuat keamanan siber, edukasi tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data juga harus di gencarkan, baik di kalangan masyarakat umum, instansi pemerintahan dan perusahaan. (AHK)

Trending di SJ News