Satujuang, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) bagi lulusan perguruan tinggi masih relatif tinggi, mencapai 5,25% pada Februari 2025.
Sementara itu, lulusan program diploma I/II/III mencatatkan TPT sebesar 4,83%. Selain itu, angka setengah pengangguran juga menjadi sorotan, dengan tingkat nasional sebesar 5,03%, di mana lulusan diploma berkontribusi sebesar 4,01%.
Menanggapi data tersebut, Pakar Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Nailul Huda, menyatakan bahwa tantangan utama terletak pada keterbatasan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan tinggi.
“Kendala terbesarnya adalah minimnya investasi besar yang masuk ke Indonesia, sehingga lapangan kerja yang membutuhkan kompetensi S1 hingga S3 belum memadai,” ujarnya, Jumat (30/5/25).
Menurut Huda, sebagian besar investasi asing yang memasuki Indonesia masih berkutat pada industri pertambangan dan sektor turunannya.
“Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia saat ini lebih banyak bergerak di bidang pertambangan, yang mayoritas mempekerjakan tenaga kerja berkeahlian menengah ke bawah. Ironisnya, posisi yang memerlukan latar belakang S1 atau S2 seringkali diisi oleh tenaga kerja impor,” paparnya.
Kondisi ini memaksa lulusan perguruan tinggi untuk bersaing dengan tenaga kerja berpendidikan yang lebih rendah demi memperebutkan pekerjaan yang terbatas jumlahnya.
Dampaknya, tingkat upah yang diterima lulusan S1 dan S2 kerap tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan posisi yang tidak sesuai keahlian.
Dari sisi sektoral, Huda mengemukakan bahwa sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi penyumbang lapangan kerja terbesar.
“Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap 28,54% tenaga kerja nasional, diikuti perdagangan sebesar 19,26%.
Namun, sebagian besar di antara mereka berstatus pekerja informal, sehingga peluang bagi lulusan S1 dan S2 sangat terbatas,” kata Huda.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Huda menekankan urgensi pemerintah mendorong masuknya investasi di sektor teknologi yang padat karya dan sesuai dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi.
“Tanpa kebijakan proaktif untuk menarik investasi di sektor-sektor strategis seperti teknologi informasi dan inovasi, masalah pengangguran terdidik akan terus menjadi beban struktural bangsa,” tegasnya.
Berangkat dari perspektif data BPS, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa 3 sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi hingga Februari 2025 adalah pertanian, perdagangan, serta industri pengolahan.
“Jika dibandingkan dengan Februari 2024, sejumlah sektor usaha menunjukkan pertumbuhan signifikan. Misalnya, sektor perdagangan bertambah 0,98 juta pekerja; sektor pertanian meningkat 0,89 juta; dan industri pengolahan tumbuh 0,72 juta tenaga kerja,” ungkap Amalia.
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut masih menjadi tumpuan utama dalam menciptakan lapangan kerja.
Namun, untuk menampung tenaga kerja berpendidikan tinggi, diperlukan pergeseran investasi ke sektor yang lebih inovatif dan berbasis teknologi, sehingga dapat menggenjot penyerapan lulusan S1 dan S2. (AHK)
