Salatiga – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah menggelar kegiatan Orientasi Percepatan Penurunan Stunting.
Kegiatan yang diperuntukkan bagi Toma, Toga, Toda dan Mitra Kerja Tahun 2023 Angkatan I ini dilaksanakan dua hari (14 – 15/3/23) di Hotel Laras Asri Jl. Jend. Sudirman, Kota Salatiga.
Orientasi ini dihadiri 10 perwakilan kabupaten dan 3 kota di Jawa Tengah, serta satu utusan dari OPD KB dan enam perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)/LPMK.
Adapun bertindak memberikan materi antara lain, Didi Haryadi dari Dinpermasdes Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, Suwarno, Mintono dan Galih Widyatmodjo dari BKKBN Jawa Tengah.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah drg. Widwiono, M.Kes, melalui Widyaiswara Utama sekaligus sebagai Ketua Tim Pokja Latbang BKKBN Jawa Tengah, Suwarno, kepada awak media mengatakan, Jawa Tengah telah berhasil menurunkan angka Stunting dari 20,09 persen menjadi 20,08 persen.
“Namun demikian angka tersebut masih belum signifikan bagi jajaran BKKBN Jawa Tengah jika merunut amanah Presiden RI Joko Widodo di tahun 2024 kasus Stunting harus turun pada level 14 persen,” ungkap Suwarno usai penutupan acara orientasi di Hotel Laras Asri, Salatiga, Rabu (15/3).
Jawa Tengah sendiri hingga Maret 2023 ini dapat menurunkan angka Stunting menjadi 20,01 persen.
Hal ini tak luput dari terobosan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah dengan memberikan pelatihan kepada seluruh jajaran stakeholder hingga lini terbawah.
“Kemaren tahun 2022 kita memberikan pelatihan kepada camat se-Jawa Tengah, bagaimana untuk berpartisipasi aktif dalam menurunkan angka Stunting di wilayah masing-masing,” tuturnya.
Tak kalah penting dikatakan Suwarno, jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau LPMK mempunyai peran penting dan sangat strategis dalam rangka percepatan penurunan angka Stunting di wilayah.
Hal tersebut juga menjadi terobosan bagi BPD di tingkat Desa maupun LPMK di kelurahan untuk dapat berperan memberikan pelatihan kepada warganya dalam hal penanganan percepatan penurunan Stunting di wilayah masing-masing.
“Tahun 2022 kemaren kami baru dapat melatih sekitar 700 anggota BPD. Dan tahun ini juga memberi pelatihan kepada 700 BPD, sehingga untuk saat ini baru sekitar 1400 BPD yang sudah mendapat pelatihan Stunting,” jelas Suwarno.
Sedangkan di Jawa Tengah sendiri menurut Suwarno ada sekitar 8.576 BPD, sesuai dengan jumlah desa yang ada di Jawa Tengah, yakni 8.576 desa.
Untuk itulah harapannya, setelah mendapat pengetahuan dan memahami terkait Stunting, BPD/LPMK dapat menggerakkan warga untuk berperanserta dalam hal penanganan Stunting di wilayahnya masing-masing.
Adapun alokasi anggaran untuk penurunan angka Stunting yang ada di BKKBN Jawa Tengah melalui Bidang Latbang pengembangan SDM berkisar 29 Miliar.
Dana itu terbagi untuk anggaran pelatihan dokter bidan dalam rangka penurunan angka Stunting, CPU dan pelatihan TPK (Tim Pendamping Keluarga).
“Jadi anggaran khusus untuk BPD memang tidak terekam disitu, tetapi ketika ada efisiensi dalam membiayai orientasi TPK di masing-masing kabupaten, ada turahan (sisa) dana yang kita aplikasikan di orientasi BPD,” ujarnya.
Disebutkan Suwarno, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah memberikan keleluasaan kepada BPD untuk mengusulkan penganggaran penurunan angka Stunting di tingkat desa.
Lebih lanjut dijelaskan, BPD dalam hal mengusulkan penganggaran penanganan Stunting dapat mengadvokasi ADD dalam rangka mencapai zero Stunting di wilayah.
“Anggaran di sana itu ada. Nah ketika anggaran untuk menurunkan angka Stunting itu ada, bisa disampaikan kepada kepala desa/lurah melalui forum Musrenbangkel/Musrenbangdes, sehingga anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung menurunkan Stunting dapat dialokasikan,” bebernya.
Melalui peran penting BPD sebagai tokoh masyarakat yang sangat kuat di desa, sehingga dapat memahami dan sekaligus mendorong warga untuk bergerak bersama dalam rangka menghilangkan Stunting di wilayah masing-masing.
Kemudian juga dapat mengadvokasi kepala desa maupun tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya dalam rangka percepatan menuju zero Stunting tersebut.
Selanjutnya diharapkan Suwarno, dalam tugasnya BKKBN Jawa Tengah memberikan informasi kepada para BPD selaku tokoh masyarakat di desa bisa memahami hal materi yang telah diberikan dan selanjutnya dapat diimplementasikan di masyarakat pengetahuan yang telah didapatkan tersebut hingga penurunan Stunting dapat dicapai.
“Program-program yang mendukung tentang penurunan Stunting dari pemerintah itu benar-benar bisa didukung, sehingga percepatan penurunan angka Stunting tahun 2024 bisa terselesaikan dan tercapai targetnya, dan pada tahun 2045 Indonesia dapat mewujudkan Indonesia Emas,” pungkas Suwarno.
Sementara itu, Nur Kholifah Hartono, warga Ringinawe, Ledok, Kota Salatiga, peserta orientasi percepatan penurunan Stunting, merasa terbantu dengan materi yang diberikan oleh narasumber BKKBN Jawa Tengah.
“Banyak hal yang belum kita ketahui secara detail terkait penanganan Stunting dan pemateri kali ini menyampaikan sangat detail, jadi sangat bermanfaat dan menambah wawasan untuk dapat kita teruskan sampai ke tingkat bawah yaitu, PKK, Dawis, RT dan RW,” ungkap Kholifah.
Senada Nur Kholifah, Septo Atmodjo peserta dari Kota Magelang merasa sangat senang dengan ilmu yang didapat dari acara orientasi percepatan penurunan Stunting yang digelar BKKBN Jawa Tengah di Kota Salatiga tahun 2023 ini.
“Alhamdulillah senang banget karena tambah ilmu, tambah wawasan sebagai titik tolak untuk bisa menularkan pada orang lain. Dan sebagai wujud tanggungjawab setelah mengikuti acara ini, tentu saja akan kita tularkan kepada masyarakat agar targed pemerintah dalam penurunan Stunting dapat tercapai,” tutur Septo. (red*/hdi).
