Satujuang, Bengkulu – Selain membahas soal kesehatan finansial BPKH, Anggota DPR RI, Hj Derta Rohidin, juga turut menanggapi isu-isu sensitif yang sering menjadi kecurigaan masyarakat.
Mulai dari isu “potong antrean” hingga dugaan permainan oknum pada jalur Haji Plus.
Dalam diseminasi di Hotel Omnea Kota Bengkulu, Sabtu (18/4/26), Derta tidak menampik adanya keresahan masyarakat terkait transparansi tata kelola keberangkatan.
Namun, ia menjamin bahwa sistem yang ada saat ini dirancang untuk meminimalisir celah bagi para “penumpang gelap.”
Terkait desas-desus adanya oknum yang memanfaatkan jalur Haji Plus atau memainkan kuota untuk keuntungan pribadi, Derta menegaskan bahwa DPR RI terus melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap kuota yang ada didistribusikan secara adil dan sesuai regulasi.
“Pengelolaan keuangan haji itu tidak mungkin disalahgunakan. Banyak pihak yang mengawasi, jadi masyarakat tidak perlu curiga,” tegas Derta Wahyulin, menjawab kekhawatiran publik soal potensi penyimpangan.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme keberangkatan haji kini semakin terintegrasi secara digital.
Sehingga upaya untuk “memotong antrean” secara ilegal menjadi sangat sulit dilakukan tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan yang melibatkan Dewan Pengawas hingga pengawas syariah.
Menurut Derta, kunci dari hilangnya kecurigaan ini adalah keterbukaan informasi.
Masyarakat perlu diberikan edukasi bahwa porsi haji sudah memiliki nomor urut yang pasti dan diawasi oleh berbagai lembaga.
Di sisi lain, Anggota Komite Audit BPKH, Irham Yusnadi, mendukung pernyataan Derta dengan menyajikan data kekuatan finansial haji Indonesia yang berada dalam posisi sangat sehat.
DIkatakannya, dana kelolaan saat ini mencapai dua kali lipat dari kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahunan.
Dari sisi investasi, BPKH mencatat imbal hasil sebesar 6,86 persen dengan tingkat solvabilitas di atas 100 persen. Artinya, seluruh kewajiban jangka panjang dapat ditutup dengan baik.
“Ini menunjukkan pengelolaan keuangan haji berjalan sehat dan profesional,” jelas Irham, menekankan bahwa meskipun secara finansial kuat, tantangan nyata tetap ada.
Menutup pembahasannya, Derta Wahyulin menyatakan bahwa DPR RI terus mendorong pemerintah untuk proaktif melakukan diplomasi internasional.
Tujuannya jelas untuk menambah kuota haji Indonesia demi memperpendek masa tunggu yang masih tergolong sangat panjang.
Dengan pengawasan ketat dari Senayan, diharapkan citra pengelolaan haji tidak lagi dibayangi isu miring, melainkan fokus pada kemaslahatan dan perlindungan hak-hak seluruh calon jemaah. (red)
