Satujuang, Jakarta – Pengamat Politik, Rocky Gerung menyoroti soal ketegangan di lingkaran kekuasaan yang kembali memuncak setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melaporkan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi ke aparat penegak hukum.
Diketahui, Laporan ini diajukan terkait tuduhan pencemaran nama baik yang dilayangkan Budi Arie, di mana ia menuding PDIP dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, berada di balik kasus judi online yang menjeratnya.
Menurut jurnalis Hersubeno Arief, dalam perbincangan bersama Rocky Gerung di akun Youtubenya pada Rabu (28/5/25), langkah PDIP ini merupakan respons atas tuduhan Budi Arie yang menyebut partai berlambang banteng moncong putih serta Menko Polhukam ikut “bermain di balik layar” dalam kasus tersebut.
“Ini buntut dari klaim Budi Arie tentang keterlibatan PDIP dan Menko Polhukam dalam skandal judi online,” ujar Hersubeno.
Rocky Gerung menilai pergeseran tajam dari persoalan hukum murni ke ranah politik yang semakin terbuka.
Menurutnya, seharusnya penanganan kasus ini mengikuti prosedur hukum yang berlaku, namun serangan lisan Budi Arie kepada partainya sendiri dan Menko Polhukam yang sama-sama tergabung dalam kabinet, menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam tubuh pemerintahan.
“Padahal, ini mestinya soal pembuktian legal. Tapi dengan Budi Arie langsung menyerang PDIP dan Menko Polhukam, seolah kabinet tak dikelola secara terpadu,” tegas Rocky.
Lebih lanjut, Rocky menegaskan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah. Namun di mata publik, tudingan Budi Arie terhadap PDIP dan Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) dengan cepat membentuk opini negatif.
“Publik sudah terlanjur melihat bahwa ada urusan yang lebih serius di balik layar,” tambahnya.
PDIP memandang laporan pidana terhadap Budi Arie sebagai usaha membela nama baik partai dan Megawati.
Rocky menilai langkah ini wajar, apalagi mengingat dugaan motif politis di balik pernyataan Budi Arie yang disebut-sebut mewakili sikap Presiden Joko Widodo.
“Logis jika PDIP mengonversi ini menjadi kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Bisa jadi, ini bagian dari dinamika politik antara Jokowi dan Megawati, lewat pernyataan Budi Arie,” kata Rocky.
Situasi yang awalnya hanya bersifat tensi laten antara kubu Presiden Jokowi dan PDIP kini berubah menjadi konflik terbuka.
Hersubeno Arief menuturkan bahwa Budi Arie dianggap sebagai wakil kepentingan Jokowi, sementara para kader PDIP mewakili Megawati.
“Begitu tudingan itu muncul, jelas membuat Megawati merasa tersinggung,” katanya.
Rocky menambahkan bahwa pernyataan Budi Arie yang dianggap terburu-buru dan kurang pertimbangan semakin memperkeruh suasana.
“Sebagai ketua Projo, kata-katanya sering dipandang sejalan dengan presiden. Ini bisa menjadi momentum untuk menunjukkan posisi politik masing-masing pihak,” ujarnya.
Ia memprediksi bahwa nasib politik Budi Arie akan sangat bergantung pada sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto: apakah akan memilih jalan rekonsiliasi atau mengambil langkah tegas untuk menghentikan polemik ini.
Di samping itu, Rocky mengingatkan perlunya publik menyoroti transparansi kekayaan dan jaringan politik Budi Arie, termasuk relasi-relasi yang tercantum dalam dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) di kejaksaan.
“Publik sudah menangkap bahwa pertempuran ini bukan hanya soal Budi Arie vs PDIP, melainkan Jokowi vs Megawati,” tutur Rocky Gerung. (AHK)
