Jakarta – Tiga bulan lagi tepatnya 21 Desember 2022, Jendral Andika akan memasuki masa pensiun. Jenderal berbintang empat itu akan memasuki usia 58 tahun.
Dengan demikian, maka masa jabatannya sebagai Panglima TNI juga akan berakhir, siapa yang akan menggantikannya sebagai panglima TNI berikutnya
Salah satu Jenderal bintang empat yang digadang-gadang pantas menjadi Panglima TNI adalah Kepada Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman.
Aktifis pemuda dan seorang mahasiswa, Dedi Siregar mengatakan, Jendral Dudung memang pantas dan wajar kemudian mengemuka sebagai calon Panglima TNI.
Sebab selama dinilai banyak membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan politik dan keamanan yang cukup tinggi.
“Beliau sudah cukup berpengalaman dalam melewati berbagai macam situasi dan berhasil melakukan perubahan yang cukup progresif di tubuh TNI AD,” ujar Dedi.
Namun, Dedi mengatakan tak mau berspekulasi lebih jauh, karena calon Panglima TNI hanya bisa diajukan oleh Presiden Joko Widodo, dan itu hak prerogatif Kepala Negara, diatur dalam UU No.29/1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia.
“Sebagai elemen masyarakat kami hanya sekadar memberikan saran dan masukan kepada Presiden tentang figur yang layak untuk di pilih menjadi panglima TNI,” imbuhnya.
Ia berharap, Presiden dapat mempertimbangkan calon panglima TNI dari unsur TNI AD karena akan menghadapi situasi menjelang Pemilu serentak di seluruh Indonesia.
Menurutnya ini penting ,mengingat TNI AD dianggap lebih solid dalam menghadapi konstelasi politik yang memanas akibat pertarungan politik. Terlebih, 2024 akan terjadi peralihan kekuasaan.
“Sebelumnya banyak pendapat yang mengatakan bahwa Panglima TNI sebaiknya dari unsur TNI AD karena ini persiapan agenda politik panjang, dari 2023 hingga 2024,” jelasnya.
Peluang Jendral Dudung untuk menjadi Panglima TNI jelas sangat terbuka lebar.
Sangat konsen dalam mengatasi potensi konflik dan polarisasi politik dalam masyarakat sehingga dinilai memiliki kemampuan yang berbeda dalam menjaga situasi keamanan.
Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 tidak akan mudah baik secara materi maupun non materi.
Tensi politik diprediksi akan meningkat dengan diselenggarakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan 542 kepala daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pemilihan legislatif yang memperebutkan 575 kursi di DPR RI, 19.817 kursi DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan 136 kursi DPD.
“Sebab, belajar dari pemilu sebelumnya, pesta demokrasi tersebut rawan menimbulkan polarisasi, politik identitas, dan maraknya berita bohong,” imbuhnya.
Hal itu mengingat TNI memiliki jaringan luas untuk menjaga keamanan dan mengendalikan potensi konflik.
“Kami sangat yakin dengan sosok Jendral Dudung apabila di tunjuk menjadi panglima TNI, beliau akan mampu menjaga situasi politik 2024,” pungkas Dedi.
