Kota Bengkulu, Satujuang.com — Skandal dugaan penyelewengan bansos beras di Kelurahan Semarang kian memanas setelah jajaran petinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu serentak memilih membisu, Sabtu (10/10/26).
Para pejabat teras yang awalnya vokal menjanjikan penindakan kini mendadak memutus komunikasi saat dimintai kejelasan sanksi terhadap oknum PPPK berinisial M.
Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny PL Tobing, yang sebelumnya sempat menegaskan komitmennya, kini tak lagi merespons upaya konfirmasi lanjutan redaksi.
“Kalo dugaannya bisa dibuktikan tanpa ada aturan, maka yang membagikan harus klarifikasi dan bertanggung jawab,” tegas Ronny dalam pernyataan seakan meyakinkan sebelumnya.
Namun saat ditanya realisasi janji tersebut, sang wakil pimpinan daerah memilih diam.
Sikap serupa ditunjukkan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afriyenita, serta Camat Sungai Serut, Abriadi, yang kompak tak membalas konfirmasi terkait dugaan manipulasi data penerima bantuan bertahun-tahun tersebut.
Warga menilai sikap tutup mulut birokrasi daerah menguatkan dugaan adanya pihak berpengaruh yang pasang badan membela oknum pelaku.
“Sudah dilaporkan sejak bertahun-tahun lalu tapi tidak pernah direspons, camat dan lurah malah berpihak dengan orang itu,” keluh salah seorang warga terdampak.
Pemerintah kota dinilai mandul menegakkan disiplin aparatur, sementara hak pangan warga yang dialihkan sepihak dibiarkan menguap tanpa kejelasan sanksi. (Red)
