Bengkulu, Satujuang.com – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menemukan banyak masalah dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) saat melakukan inspeksi mendadak.
Masalah tersebut terungkap setelah Komisi IV bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan sejumlah pihak terkait meninjau langsung sejumlah sampel dapur SPPG di wilayah Bengkulu.
“Pertama soal BPJS, banyak pengelola belum patuh aturan. Bahkan ada yang jaminannya masih dibiayai negara,” ujar Ketua Komisi IV, Usin Abdisyah Sembiring, Jumat (22/5/26).
DPRD juga menyoroti minimnya keterlibatan UMKM lokal. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pemberdayaan ekonomi warga.
Usin mengungkapkan, pasokan bahan makanan diduga dimonopoli oleh koperasi bentukan yayasan internal dengan penguasaan dapur oleh segelintir oknum pengelola saja.
Informasi di lapangan menunjukkan satu orang bisa menguasai hingga 10 dapur SPPG, sehingga menciptakan peluang monopoli pasokan barang yang sangat kuat.
“Mestinya ada minimal 15 pemasok lokal. Faktanya di lapangan, pemasoknya sangat sedikit,” imbuh Usin kecewa setelah meninjau lokasi sidak.
Temuan lain yang mengejutkan adalah adanya bahan makanan kedaluwarsa serta produk yang belum memiliki sertifikasi atau label halal di dapur.
Penataan dapur yang belum maksimal yang berpotensi mengancam keselamatan pegawai, penakaran porsi dengan alat sekadarnya.
Kondisi sanitasi juga kritis. Banyak dapur SPPG mengolah limbah air secara asal-asalan dan melanggar aturan lingkungan hidup yang berlaku.
Sistem penyaringan limbah ditemukan sangat buruk. Ditemukan saluran dibangun di sempadan jalan, bahkan ada yang langsung dibuang ke kebun sawit.
“Jangan heran jika ada siswa keracunan. Ini urusan makanan, pengelolaan wajib bersih, higienis, dan rapi,” tegas Usin dengan nada tinggi.
Komisi IV berjanji akan memperketat pengawasan terhadap seluruh pengelolaan SPPG di Provinsi Bengkulu demi menjaga keselamatan serta kesehatan para siswa.
“Program ini menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar. Jangan sampai ini hanya menjadi ladang bisnis bagi oknum tertentu,” pungkas Usin. (Red)
