Satujuang, Jakarta – Massa aksi yang terdiri dari elemen buruh dan mahasiswa berkumpul di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan tuntutan mereka pada Kamis (4/9/25).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB ini menarik perhatian sejumlah Anggota DPRD DKI yang kemudian menemui perwakilan massa aksi.
Tuntutan utama yang diajukan oleh para demonstran meliputi masalah transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama yang berkaitan dengan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta dan pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) DKI.
Mereka mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap kebijakan keuangan yang dinilai menguntungkan segelintir pihak namun tidak menguntungkan rakyat.
Berikut adalah 3 poin utama yang menjadi sorotan dalam tuntutan massa aksi:
• Transparansi dan Evaluasi Gaji serta Tunjangan DPRD DKI Jakarta
Massa aksi menuntut agar dilakukan evaluasi dan transparansi terhadap gaji serta tunjangan yang diterima anggota DPRD DKI Jakarta, yang menurut mereka lebih besar dibandingkan dengan anggota DPR RI.
• Penurunan dan Penghapusan Tunjangan Anggota DPRD DKI Jakarta
Mereka juga mendesak agar tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta diturunkan atau bahkan dihapuskan, karena dianggap terlalu besar dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
• Audit Keuangan BUMD DKI Jakarta
Massa aksi menuntut audit menyeluruh terhadap laporan keuangan beberapa BUMD DKI Jakarta, seperti Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro, untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat.
Aksi ini mencerminkan keresahan publik terkait pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya lebih transparan dan mengutamakan kepentingan rakyat. (AHK)
