Satujuang, Pati– Aksi penolakan warga Pati terhadap Bupati Sudewo, terus menguat meskipun kebijakan kontroversial yang memicu kemarahan publik telah di cabut.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengonfirmasi akan menggelar aksi massa besar pada Rabu besok (13/8/2025), sebagai bentuk puncak kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati.
Dua kebijakan yang menjadi sumber polemik, yaitu rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% dan wacana penerapan sistem sekolah lima hari, memang telah di tarik kembali oleh Bupati Sudewo di sertai permintaan maaf. Namun, upaya tersebut di nilai belum cukup meredakan ketegangan.
“Pencabutan kebijakan adalah langkah awal, tetapi persepsi ketidakpekaan dan kesewenang-wenangan yang tertanam sulit terhapus. Momentum 13 Agustus akan menjadi wujud aspirasi rakyat Pati yang menuntut pertanggungjawaban. Opsi mundur secara terhormat masih terbuka bagi Bupati,” tegas Koordinator AMPB, Surpriyono (Botok), Selasa (12/8/25).
Aktivis Ahmad Husein, yang juga terlibat dalam aksi mendatang, menegaskan bahwa tuntutan utama adalah pengunduran diri Bupati Sudewo.
“Kami memproyeksikan partisipasi puluhan ribu massa dari berbagai elemen untuk menyuarakan tuntutan ini secara damai namun tegas,” jelas Husein.
Tidak hanya AMPB, kelompok Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPD) juga berencana menggelar aksi serupa pada tanggal yang sama. ASPD menyatakan aksi mereka sebagai bentuk apresiasi atas pembatalan kebijakan sekaligus mengingatkan pemerintah agar lebih responsif terhadap aspirasi dasar masyarakat.
Merespons gejolak ini, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan pesan khusus kepada Bupati Sudewo.
“Pemimpin harus senantiasa menjaga kedekatan dan mendengar suara rakyatnya. Sikap yang dianggap menjaga jarak atau kurang empati hanya akan memicu ketidakpuasan,” ujar Gubernur Luthfi, menekankan pentingnya komunikasi efektif.
Aksi 13 Agustus 2025 di prediksi menjadi titik krusial bagi pemerintahan Bupati Sudewo.
Publik dan pengamat politik kini mencermati apakah momentum ini akan menjadi katalis bagi resolusi konflik atau justru memperdalam krisis kepemimpinan di Kabupaten Pati. (Hera)
