Satujuang, Bengkulu – Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 2017, anggaran infrastruktur Bengkulu pernah menyentuh angka Rp800 miliar lebih. Data ini bukan isapan jempol.
Berdasarkan arsip pemberitaan Antara Bengkulu tanggal 29 Juni 2017, Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Rohidin Mersyah saat itu berkomitmen mempercepat realisasi proyek infrastruktur senilai Rp800 miliar.
Proyek tersebut difokuskan untuk pembangunan jalan dan jembatan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan penurunan angka kemiskinan.
“Prioritas pertama adalah percepatan realisasi proyek infrastruktur sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” tegas Rohidin kala itu.
Anggaran infrastruktur Bengkulu yang mencapai Rp800 miliar ini merupakan bagian dari total APBD senilai Rp3,1 triliun pada 2017.
Sayangnya, berbagai kendala birokrasi dan kasus hukum yang menyeret Gubernur nonaktif saat itu, Ridwan Mukti, membuat serapan anggaran tidak maksimal.
Sebagian proyek pembangunan jembatan terpaksa dibatalkan karena terbentur waktu dan proses lelang ulang yang tidak sempat dilakukan.
Beritasatu.com juga menguatkan bahwa dana sebesar itu memang telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur provinsi.
Bahkan, Plt Gubernur Rohidin menyebar tim ke seluruh kabupaten/kota di Bengkulu untuk memantau langsung kondisi jalan rusak dan memastikan proyek perbaikan diselesaikan tepat waktu.
Namun fakta pahitnya, hampir 40 persen dari anggaran infrastruktur Bengkulu 2017 justru tidak terserap.
Beberapa proyek jalan gagal dilelang ulang dan enam unit pembangunan jembatan dibatalkan. Dana yang tidak terpakai pun terancam menjadi Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran).
Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya anggaran bukan semata soal angka, tetapi tentang efektivitas dan komitmen dalam realisasi program.
Publik juga berhak tahu bahwa anggaran yang terbesar dalam sejarah APBD Bengkulu adalah Rp800 miliar, yang telah dicatat lebih dulu pada 2017. Sebuah catatan yang sayangnya tidak diikuti dengan hasil maksimal. (Red)
