Satujuang, Jakarta– Isu diplomasi digital dan posisi strategis negara-negara Global South dalam percaturan global menjadi sorotan utama dalam kuliah umum yang digelar Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama).
Kegiatan ini menghadirkan akademisi Argentina, Ignacio Ortiz Vila, dan berlangsung di ruang Amphitheatre Kampus I Universitas Moestopo.
Kuliah umum bertema “Global South in the Digital Age: Diplomacy, Development, and the Role of Emerging Economies” ini merupakan bagian dari Meet d’Ambassador Program, yang menghubungkan mahasiswa dengan para pakar hubungan internasional lintas negara.
Topik diplomasi digital dipilih karena semakin relevan dalam arsitektur tata kelola global saat ini.
Dalam pemaparannya, Ignacio Ortiz Vila, dosen dari National University of Tres de Febrero (UNTREF), Argentina, menyatakan bahwa 70% nilai ekonomi baru di dekade mendatang akan bersumber dari model bisnis digital.
Menurutnya, tren seperti kecerdasan buatan, tata kelola data, perdagangan digital, hingga hak digital kini menentukan arah diplomasi digital global.
“Iklim persaingan global telah berubah. Negara-negara Global South harus berani memimpin, bukan sekadar mengikuti. Inovasi digital adalah alat perjuangan baru dalam hubungan internasional,” tegas Ortiz Vila, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas kawasan untuk memperkuat posisi tawar negara berkembang.
Kepala Program Studi HI Universitas Moestopo, Nadirah S.Sos, menggarisbawahi bahwa diplomasi digital bukan hanya milik negara adidaya.
Menurutnya, kontribusi negara-negara Global South seperti Indonesia dan Argentina sangat krusial dalam mewarnai diskursus tata kelola dunia digital.
“Kami ingin mahasiswa memahami bahwa dunia tidak hanya dibentuk oleh negara-negara besar. Global South punya peluang strategis untuk membentuk ulang tatanan global melalui diplomasi digital yang inklusif,” ujar Nadirah.
Ia menambahkan, kerja sama lintas kawasan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem global yang adil dan berimbang.
Diskusi yang dimoderatori oleh dosen HI, Setya Ambar Pertiwi M.A ini, juga menyoroti urgensi peran akademisi dalam merumuskan arah kebijakan publik.
Menurutnya, diplomasi digital bukan hanya persoalan teknologi, tapi juga refleksi atas kesenjangan representasi yang selama ini terjadi dalam sistem internasional.
“Kita tidak bisa lagi menjadi penonton. Global South harus aktif merumuskan kebijakan, memperjuangkan hak digital, dan mendorong pembangunan berkelanjutan lewat jalur diplomasi digital,” ujar Setya dengan nada tegas.
Melalui kuliah umum ini, Universitas Moestopo menegaskan komitmennya menjadikan kampus sebagai ruang dialektika strategis, di mana mahasiswa dilatih untuk berpikir global dan bertindak kritis.
Isu diplomasi digital dan kepemimpinan negara-negara Global South menjadi pelajaran penting dalam membangun masa depan tata kelola dunia yang lebih setara. (Rls)
