Jakarta- Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengubah pendekatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Pendekatan baru ini akan lebih berfokus pada program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi rakyat, terinspirasi oleh kesuksesan model serupa di China.
“China telah berhasil mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi rakyat, berbeda dengan Brazil yang mengutamakan bantuan sosial seperti cash transfer,” ujar Budiman dalam konferensi pers, Jumat (6/12/24).
Meski demikian, pemerintah tetap memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) akan tetap diberikan, terutama bagi kelompok yang sangat rentan seperti difabel, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan lansia.
Budiman menjelaskan bahwa fokus pemerintah kini adalah mendorong “graduasi” warga dari status miskin ekstrem menjadi calon kelas menengah, wirausaha, atau pekerja upahan.
Untuk mendukung visi ini, pemerintah merancang 154 program pengentasan kemiskinan yang tersebar di 27 kementerian/lembaga.
Data Tunggal untuk Efisiensi Program
Salah satu prioritas utama adalah penyelarasan data kemiskinan melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini bertujuan menghindari tumpang tindih data antar kementerian dan lembaga.
“Keberhasilan China dan Brasil bukan hanya karena pendekatan yang berbeda, tetapi karena mereka memiliki metode yang sama: data terpadu dan kepemimpinan pusat yang kuat,” imbuh Budiman.
Dia juga menambahkan bahwa sistem kepemimpinan pusat menjadi kunci pengentasan kemiskinan di kedua negara tersebut, meskipun Brasil merupakan negara federal.
“Indonesia bisa belajar dari pengalaman itu, apalagi Presiden Prabowo baru saja melakukan kunjungan ke kedua negara tersebut,” lanjut Budiman.
Pendekatan baru ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi.(Red/kompas)
