Satujuang, Jakarta — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa ada salah satu politikus yang menghubunginya, minta jatah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam konferensi pers di kantor BGN, Jumat (26/9/25), Nanik mengatakan seorang politikus menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan meminta “jatah” untuk menjadi mitra pemilik serta pengelola salah satu dapur MBG.
Merasa tak terima, Nanik menyatakan langsung memblokir nomor pengirim.
“Ada, serius nih, ada yang WA saya. Saya jawab, ‘eh kamu politikus bukannya bantu saya, bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur.’ Langsung saya block, block, block!” ujarnya.
Nanik memperingatkan agar tidak ada pihak, termasuk politisi yang mencoba mengambil keuntungan dari program yang menyangkut keselamatan anak-anak.
Menurutnya, pengelolaan dapur MBG menuntut komitmen dan standar operasional yang ketat, bukan sekadar peluang bisnis.
Ia menegaskan BGN akan menindak tegas pemilik atau pengelola yang melanggar aturan, tanpa pandang bulu.
“Mau punya-nya jenderal, mau punya-nya siapa, kalau melanggar akan saya tutup. Saya nggak peduli, karena ini menyangkut nyawa manusia,” tegas Nanik.
Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kasus keracunan yang terkait program MBG dalam beberapa pekan terakhir.
Data BGN per 26 September 2025 menunjukkan lebih dari 5.000 anak menjadi korban keracunan.
Dari hasil pemeriksaan sementara, 45 dapur MBG ditemukan tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP); 40 di antaranya telah diberi sanksi penutupan sementara sampai proses investigasi dan perbaikan selesai.
Pemeriksaan terhadap dapur-dapur tersebut dilakukan oleh tim independen yang dibentuk BGN, dengan dukungan tim eksternal dari Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara.
BGN menyatakan investigasi berjalan menyeluruh untuk memastikan akar masalah, memperbaiki sarana-prasarana, serta mencegah kejadian serupa di masa depan.
BGN menegaskan komitmennya pada keselamatan dan kesehatan anak-anak serta menyerukan transparansi pengelolaan program MBG.
Sanksi tegas akan diterapkan bila ditemukan pelanggaran, sementara upaya perbaikan fasilitas dan prosedur terus diprioritaskan. (AHK)
